Jumat, 05 Jun 2026 06:40 WIB

Surabaya Raih Nilai Tertinggi Reformasi Birokrasi, MenPAN-RB Lakukan Peninjauan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 10 Jul 2025 16:58 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini

selalu.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, menyebut Surabaya sebagai salah satu pelopor implementasi Reformasi Birokrasi Tematik (RBT) di tingkat daerah. Hal ini disampaikan saat kunjungan kerja ke Surabaya, Kamis (3/7/2025).

 

Baca Juga: Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

RBT diarahkan untuk menjawab tema-tema strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas layanan publik. Menurut Rini, Surabaya telah menerapkan dua tema itu dalam kebijakan dan pelaksanaan di lapangan.

 

“Wali Kota Surabaya ini menjadi salah satu pionir keberhasilan reformasi birokrasi,” ujar Rini.

 

Ia menyebut Pemkot Surabaya meraih indeks reformasi birokrasi tertinggi dibandingkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Rini menegaskan, reformasi birokrasi tidak cukup hanya sebagai kebijakan formal, melainkan harus berdampak langsung pada masyarakat.

 

Dalam kunjungan tersebut, MenPAN-RB meninjau Puskesmas Tambakrejo dan Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola. Di dua titik itu, Rini menilai pelaksanaan program padat karya dan integrasi layanan publik telah berjalan efektif.

 

“MPP Kota Surabaya termasuk mal pelayanan publik dengan kategori prima dan kunjungan masyarakat tertinggi,” katanya.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa Surabaya telah menerapkan sistem satu data yang terintegrasi dengan Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas.

 

“Data ini yang digunakan sebagai dasar untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Eri.

 

Ia menyebut, angka pengangguran terbuka di Surabaya turun dari 9 persen menjadi 4,91 persen, sementara tingkat kemiskinan turun dari 5 persen menjadi 3,96 persen.

 

Baca Juga: Pemkot Surabaya Buka Pameran Cross Musea Pertiwi 2026, Hadirkan Pengalaman Berbasis AI

MenPAN-RB juga meminta Surabaya menjadi percontohan nasional dalam pola kerja ASN yang dilakukan di luar kantor, termasuk dari balai RW.

 

“Kami sudah menjalankan itu, ASN Surabaya tidak hanya bekerja dari kantor, tapi juga di balai RW,” ujar Eri.

 

Inovasi tersebut diklaim sebagai bentuk pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pemkot menyatakan akan terus memperluas jangkauan layanan publik melalui pendekatan tersebut. (ADV)

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.