selalu.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa pendidikan dasar wajib diselenggarakan secara gratis.
Baca Juga: Arzeti Bilbina Ajak Warga Surabaya Peduli Gizi Anak Lewat Program MBG
Menurut Ajeng, keputusan tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya serta visi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Keputusan MK ini menegaskan kembali bahwa sekolah harus gratis. Di Surabaya, kami sudah lama menggratiskan SD dan SMP negeri secara masif. Jadi, tidak ada lagi alasan biaya sebagai penghambat anak-anak mengenyam pendidikan dasar,” ujar Ajeng, Rabu (2/7/2025).
Ajeng yang juga anggota Komisi D menambahkan, pemerintah daerah turut berperan dalam memperkuat pendanaan sekolah swasta, salah satunya melalui skema Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk sekolah yang menetapkan SPP di bawah Rp500.000.
“Anggaran pendidikan bukan hanya dari pusat lewat BOS, tapi juga dari daerah melalui BOPDA. Ini bentuk keberpihakan kita terhadap pendidikan yang inklusif,” tegasnya.
Ia juga menyebut, arah kebijakan pendidikan nasional ke depan akan selaras dengan visi program Sekolah Rakyat yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program tersebut mencakup pendidikan gratis sekaligus pembiayaan makan, minum, dan tempat tinggal bagi siswa asrama.
Baca Juga: Program MBG Disosialisasikan ke Warga Surabaya, Sasar Anak dan Ibu Hamil
“Pak Prabowo punya visi gerak cepat dengan Sekolah Rakyat. Di sana bukan cuma sekolah yang gratis, tapi juga ada pembiayaan makan, minum, hingga tempat tinggal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu,” jelasnya.
Menurutnya, Surabaya siap mendukung program tersebut sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan juga perlu dibarengi perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik dan ketersediaan fasilitas pendukung.
Baca Juga: Dukung Program Gizi Pelajar, Polda Jatim Distribusikan 2.800 Porsi Makanan Sehari
“Petunjuk teknis tentang hak-hak guru belum jelas dari pusat. Padahal, kalau bicara kualitas pendidikan, itu tak bisa dilepaskan dari peran guru. Begitu juga dengan fasilitas pendukung seperti smart board, semuanya butuh kejelasan skema teknis,” ujarnya.
Ajeng juga mendorong agar program pendidikan nonformal seperti Kejar Paket digratiskan agar tidak ada anak yang tertinggal dalam layanan pendidikan dasar.
“Prinsipnya, tidak boleh ada anak Surabaya yang tertinggal dalam pendidikan. SD dan SMP harus gratis, dan bagi yang membutuhkan Kejar Paket, kita siapkan juga programnya,” tutupnya.
Editor : Ading