Jumat, 20 Nov 2026 19:12 WIB

Cak YeBe: Lawan Jukir Liar Perlu Sistem, Jangan Bebani Warga

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 18 Jun 2025 11:28 WIB
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko

selalu.id – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengkritik strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menanggulangi juru parkir (jukir) liar yang dinilai terlalu membebankan warga tanpa dukungan sistem yang memadai.

 

Baca Juga: PKL Embong Belimbing Digusur, DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbarui Regulasi Wisata Kuliner

“Kami mendukung pelibatan warga dalam pelaporan jukir liar. Tapi Command Center 112 dan aplikasi Wargaku harus bisa menjamin respons dalam hitungan menit, bukan jam apalagi hari,” ujar Yona, yang akrab disapa Cak YeBe, Selasa (17/6/2025).

 

Menurutnya, mengandalkan warga sebagai pelapor aktif tanpa perlindungan hukum dan mekanisme penanganan yang jelas berisiko menimbulkan konflik sosial. Ia menyebut banyak jukir liar yang beroperasi dalam jaringan tertentu dan menggunakan intimidasi.

 

“Banyak jukir liar beroperasi di wilayah abu-abu hukum dan menggunakan pendekatan intimidatif. Tanpa perlindungan sistemik, warga bisa menjadi korban tekanan sosial atau bahkan kekerasan,” katanya.

 

Ia menegaskan bahwa penertiban jukir liar tidak bisa dibebankan kepada warga semata. Pemkot diminta mengoptimalkan peran aparat resmi, terutama Satpol PP, sebagai penegak perda.

 

“Kami juga mendorong agar Satpol PP benar-benar diberdayakan sebagai garda depan penegakan perda, tidak hanya simbolik,” ujarnya.

 

Baca Juga: Heboh! Aliran Dana Rp5 M Korupsi KBS Diduga Mengalir ke Komisi B DPRD Surabaya

Komisi A DPRD Surabaya, lanjut Cak YeBe, berencana memanggil Satpol PP untuk rapat kerja guna mengevaluasi efektivitas pengawasan dan penindakan jukir liar. Ia menekankan perlunya strategi yang berkelanjutan, bukan hanya reaktif saat viral.

 

“Penertiban ini harus berkelanjutan, bukan sekadar respons sesaat saat viral. Harus ada pola kerja rutin dan strategi yang terukur,” tegasnya.

 

Ia juga mendorong keterlibatan aktif lurah dan camat dalam sosialisasi aturan parkir kepada pelaku usaha dan masyarakat. Menurutnya, tugas edukasi tidak bisa dibebankan hanya kepada dinas teknis.

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Sentil Pemkot soal Lambannya Serapan Anggaran Gen Z Rp47 Miliar

“Kami akan mendorong counterpart kami, seperti lurah dan camat, agar aktif mensosialisasikan aturan parkir kepada pelaku usaha dan masyarakat. Jangan sampai semua dibebankan pada dinas teknis semata,” ujarnya.

 

Cak YeBe menambahkan, RT dan RW juga perlu dilibatkan sebagai pengawas sosial di tingkat lingkungan untuk memastikan pengawasan parkir liar lebih efektif.

 

“Kalau hanya imbauan tanpa infrastruktur pendukung, itu akan jadi wacana kosong yang bisa memecah masyarakat bawah,” pungkasnya.

 

Editor : Ading
Berita Terbaru

Dewas Ambil Alih Kepengurusan KBS Buntut Kasus Korupsi

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan operasional KBS tetap berjalan di tengah proses hukum yang sedang ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Cetak Omzet Terbesar, Nganjuk Jadi Percontohan Koperasi Desa Merah Putih Nasional

Sebanyak 263 KDMP sudah selesai dibangun dan siap untuk di-launching. Sementara yang sudah beroperasi kini ada 89 unit.

Didik Prasetiyono: Teba Mega Bukan Sekadar Rekor MURI, tetapi Gerakan Merawat Bumi

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Didik Prasetiyono, menilai gerakan tersebut memiliki makna yang lebih luas.

Ganja 3 Kilogram Gagal Beredar di Sidoarjo, Polisi Ringkus Karyawan Pabrik

Ungkap kasus berawal dari aktivitas pengiriman narkotika yang diduga dikendalikan seseorang berinisial BE.

Pembukaan Pasar Keputran Selatan Molor, DPRD Surabaya Pertanyakan Anggaran 9 Miliar

DPRD bakal menelusuri penyebab keterlambatan pembukaan pasar tersebut.

PKB Bikin Gedung Pusaka NU dan Resolusi Jihad jadi Ruang Edukasi Generasi Muda

Gedung tersebut berada di Jalan Gayungsari Nomor 35, Surabaya.