selalu.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan kesiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat, yang akan dimulai pada tahun ajaran 2025/2026. Berbeda dengan konsep yang diadopsi dari pemerintah pusat, Pemkot Surabaya akan menyesuaikan program ini dengan kebutuhan masyarakat setempat agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Namun, Surabaya menghadapi tantangan tersendiri dalam implementasinya, terutama terkait keterbatasan lahan yang sesuai dengan standar pemerintah pusat.
"Menurut ketentuan, Sekolah Rakyat harus berdiri di lahan minimal 5 hektare, sedangkan di Surabaya sulit menemukan lahan sebesar itu. Kami telah menyampaikan hal ini ke pemerintah provinsi dan pusat agar dapat dicari solusi terbaik," ujar Eri pada Senin (17/3/2025).
Karena keterbatasan lahan, Pemkot Surabaya tengah mengkaji konsep Sekolah Rakyat yang lebih fleksibel. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan gedung sekolah yang sudah ada sebagai pusat pembelajaran. Selain itu, Pemkot juga memperkuat koordinasi dengan berbagai dinas terkait guna memastikan program ini berjalan optimal.
Selain Sekolah Rakyat, Pemkot Surabaya telah lebih dulu menjalankan Program Sekolah Bibit Unggul sejak Agustus 2024. Program ini dirancang untuk menjamin pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin, mulai jenjang SD hingga perguruan tinggi, dengan dukungan penuh dari pemerintah kota.
"Melalui Sekolah Bibit Unggul, siswa dari keluarga kurang mampu tetap belajar di sekolah umum, tetapi mendapatkan fasilitas tambahan seperti asrama di UPTD Kalijudan. Semua kebutuhan mereka—termasuk pendidikan, perlengkapan sekolah, hingga akomodasi—ditanggung oleh pemkot," jelas Eri.
Keunggulan Sekolah Bibit Unggul terletak pada pembinaan karakter yang diberikan kepada siswa. Anak-anak yang tinggal di asrama tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik, tetapi juga pelatihan keterampilan dan penguatan nilai kebangsaan sebagai bekal menghadapi dunia kerja.
Saat ini, Pemkot Surabaya sedang melakukan pendataan kelompok rentan yang akan menjadi sasaran utama Sekolah Rakyat. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anna Fajriatin, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mencocokkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data Dinas Pendidikan untuk memastikan penerima manfaat program ini.
"Kami mendata anak-anak usia SD dan SMP yang masuk kategori keluarga kurang mampu agar program ini benar-benar tepat sasaran," kata Anna.
Selain itu, evaluasi terhadap Sekolah Bibit Unggul juga dilakukan untuk mengidentifikasi aspek yang bisa diterapkan dalam Sekolah Rakyat. Hingga saat ini, sebanyak 164 siswa telah mendapatkan akses pendidikan hingga perguruan tinggi melalui program Sekolah Bibit Unggul.
"Pada prinsipnya, kami siap menjalankan Sekolah Rakyat sesuai arahan pemerintah pusat. Namun, beberapa penyesuaian akan dilakukan agar lebih sesuai dengan kondisi di Surabaya," ujar Anna.
Salah satu modifikasi yang akan diterapkan adalah penguatan pendidikan karakter dalam kurikulum Sekolah Rakyat. Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila menjadi bagian integral dari program ini.
"Tujuan utama kami adalah memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan pendidikan berkualitas, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter agar lebih siap menghadapi masa depan," pungkas Anna.
Baca Juga: RPJMD Surabaya 2025–2029 Fokus pada Transformasi Kota Maju dan Berkelanjutan
Editor : Ading