selalu.id – Beredar isu mengenai adanya biaya tambahan di sejumlah SMA/SMK negeri di Jawa Timur, padahal pemerintah provinsi mengklaim program pendidikan gratis. Temuan investigasi selalu.id menunjukkan adanya pos-pos biaya dalam Rencana Kebutuhan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Rancangan Analisis Kebutuhan Pembiayaan Pendidikan (RAKPP) beberapa sekolah.
Dokumen tersebut mencantumkan sejumlah biaya yang dibebankan kepada siswa. Data menunjukkan orang tua siswa menanggung biaya tambahan hingga Rp 300.000 per bulan per anak, di luar bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional pendidikan daerah (BOPDA).
Perbandingan anggaran antara perguruan tinggi dan SMA/SMK juga menjadi sorotan. Anggaran Rp 3,5 miliar di perguruan tinggi dapat menampung 300-400 mahasiswa, sedangkan di beberapa SMA/SMK di Jawa Timur, anggaran yang hampir sama hanya untuk 170 siswa. Kondisi ini terjadi di tengah peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur yang berada di posisi 15 nasional.
Menanggapi isu tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Pawai, melalui pesan WhatsApp menyatakan tidak ada istilah Sistem Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan menegaskan tidak ada konsep berbayar dalam pendidikan di Jawa Timur.
Aries juga meminta konfirmasi lebih lanjut mengenai sumber informasi tersebut. "Info dari siapa? Dan tidak ada istilah SPP. Tidak ada konsep berbayar," jawab singkat Kadindik Jatim tersebut via chatt WhatsApp.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan dalam pemerataan pembangunan dan akses pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan IPM di Jawa Timur.
Baca Juga: Program Beasiswa SMA/SMK Surabaya Sepi Peminat, DPRD: Gencarkan Sosialisasi
Editor : Ading