selalu.id – Eri Cahyadi akan segera melakukan tugas penanganan banjir dan pembangunan infrastruktur menjadi program pertama yang segera dijalankan, usai pidato Wakil Wali Kota Armuji resmi memulai masa jabatan periode 2025-2030 dengan rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (3/3/2025).
“Penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama. Saya tidak ingin program pemerintah berjalan sendiri tanpa melibatkan masyarakat. Justru, masyarakat harus menjadi bagian dari solusi agar program ini bisa berjalan efektif,” ujar Eri, usai pidatonya.
Eri mengungkapkan bahwa penanganan banjir di Surabaya membutuhkan anggaran sebesar Rp9,8 triliun. Sementara itu, proyek pembangunan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) diperkirakan menelan biaya sekitar Rp9,3 triliun.
Meski membutuhkan dana besar, ia memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus berdampak nyata bagi warga Surabaya.
Selain infrastruktur, Eri juga menekankan pentingnya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan kota harus selaras dengan visi pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Timur.
“Penurunan angka kemiskinan, stunting, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), serta pertumbuhan ekonomi adalah target utama yang harus kami capai. Anggaran yang kita keluarkan harus benar-benar bermanfaat bagi warga,” tegasnya.
Dalam rangka mempercepat pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%, Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan APBD atau APBN. Eri menyebutkan bahwa skema pembiayaan alternatif, seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pendanaan perbankan, akan dioptimalkan.
Eri menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah, tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat.
“Saya mengajak warga Surabaya yang memiliki kelebihan untuk membantu mereka yang kurang mampu. Gotong royong adalah nilai utama yang harus kita pegang, baik dalam kehidupan sosial maupun pembangunan kota,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam menjalankan berbagai program. Salah satu tantangan besar adalah menyeimbangkan anggaran agar seluruh sektor dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan tetap berjalan optimal.
“Misalnya, program rehabilitasi rumah tidak layak huni masih membutuhkan anggaran sekitar Rp280 miliar. Jika seluruh anggaran dipakai untuk itu, maka sektor pendidikan bisa terdampak. Oleh karena itu, kami akan membahasnya dengan DPRD agar ada keseimbangan,” jelasnya.
Lebih lanjut Eri menegaskan bahwa dalam 100 hari pertama, pemerintahannya tidak akan langsung menetapkan prioritas baru. Sebab, banyak program yang masih berlanjut dari periode sebelumnya, termasuk pembangunan rumah sakit, infrastruktur jalan, dan pengendalian banjir.
Namun, untuk jangka panjang, ia memastikan tujuh program utama tetap menjadi fokus, di antaranya, Mengurangi kemiskinan, Menekan angka pengangguran, Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
Kemudian, Menekan angka stunting, Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Mengurangi ketimpangan ekonomi dengan menekan rasio gini.
Eri menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dengan kebutuhan anggaran Rp9,8 triliun, Pemkot Surabaya harus merancang strategi jangka panjang untuk menyelesaikan masalah ini dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.
“Tidak mungkin kita menyelesaikan semua persoalan dalam satu tahun. Maka, harus ada pilihan prioritas yang kita tetapkan agar pembangunan berjalan secara bertahap,” ungkapnya.
Baca Juga: Derap Pembangunan Box Culvert Terkoneksi Hempas Banjir di Surabaya
Editor : Ading