DPRD Kecewa OPD Tak Hadiri Undangan, Diinformasikan Serempak ke Jakarta Pelantikan Eri-Armuji
- Penulis : Ade Resty
- | Senin, 24 Feb 2025 10:51 WIB
selalu.id – DPRD Surabaya kecewa terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Surabaya yang tidak menghadiri rapat penting pada Kamis, 20 Februari 2025 lalu.
Rapat yang dijadwalkan untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Hunian Layak akhirnya dibatalkan karena absennya perwakilan OPD.
Baca Juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya
Informasi yang dihimpun selalu.id dikabarkan sejumlah camat, ataupun Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berangkat ke Jakarta, untuk hadir pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya terpilih 2025-2030, Eri Cahyadi-Armuji.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyesalkan sikap OPD yang tidak memprioritaskan agenda DPRD.
“Seharusnya, ketika DPRD memberikan undangan kepada kepala perangkat daerah, mereka memprioritaskan untuk hadir. Jika pun berhalangan, setidaknya ada komunikasi atau konfirmasi dengan staf komisi,” kata Yona, saat dihubungi selalu.id, Senin (24/2/2025).
Menurutnya, ketidakhadiran kepala dinas atau kepala bagian dalam rapat DPRD sudah berulang kali terjadi, di mana mereka hanya mengirim perwakilan staf.
“Beberapa kali kepala-kepala OPD diundang selalu diwakilkan stafnya itu sama artinya dengan tidak mengapresisasi Lembaga Legislatif,” tegasnya.
Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa jika kondisi ini terus berulang, DPRD akan mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan agenda rapat di komisi maupun pansus.
“Kedepan jika kami mengundang kepala-kepala dinas/bagian dan tidak dihadiri langsung oleh yang bersangkutan. Maka kami kembali akan pertimbangkan untuk melanjutkan atau tidak agenda-agenda rapat,baik di pansus maupun di komisi,” terangnya.
Sementara, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak, Muhammad Saifuddin, menilai sikap OPD tersebut tidak hanya mencoreng marwah DPRD tetapi juga menghambat pembahasan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kepentingan warga.
“Ini sangat melecehkan kami, padahal undangan rapat ini ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Surabaya. Karena ketidakhadiran pihak Pemkot, akhirnya rapat ini batal digelar,” tegas Saifuddinz
Politis Demokrat itu menilai , pembahasan hunian layak sangat penting dalam upaya menjadikan Surabaya sebagai smart city, yang memastikan warganya mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sesuai standar
“Ini bukan hanya soal rapat, tetapi menyangkut kehidupan warga Surabaya. Kami kecewa karena tak satu pun OPD hadir. Ke depan, kami akan menjadwalkan ulang rapat dan berharap ada itikad baik dari mereka,” tambahnya.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Dugaan Ketidaklengkapan Izin Pasar di Kawasan Tanjungsari
Editor : Ading
