selalu.id – Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai bahwa tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak mengikuti retret kepemimpinan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Meskipun demikian, absennya kepala daerah dalam forum tersebut bisa menimbulkan beban psikologis karena acara ini melibatkan Presiden dan pemerintah pusat.
“Sejauh yang saya tahu, tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang tidak hadir di retret ini. Forum ini lebih kepada penyamaan frekuensi dengan pemerintah pusat,” ujar Surokim saat dihubungi Selalu.id, Jumat (21/2/2025).
Namun, ia menilai bahwa retret ini memiliki nilai strategis sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi antar-kepala daerah serta pemerintah pusat.
“Acara ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepala daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain. Jadi, meskipun tidak ada sanksi, tetap ada beban psikologis bagi mereka yang absen, terutama karena ini adalah agenda resmi Presiden,” jelasnya.
Salah satu kepala daerah yang menghadapi dilema adalah Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Sebagai kader PDIP, ia terikat pada instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah PDIP untuk mengikuti retret tersebut. Larangan ini muncul setelah Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh KPK.
Namun, di sisi lain, sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri memiliki tanggung jawab untuk hadir dalam forum tersebut.
Lebih lanjut Surokim menilai bahwa keputusan yang diambil Eri akan menjadi beban moral, terutama jika ia memilih untuk tidak hadir.
“Sebagai Ketua APEKSI, tentu ada beban moral jika tidak hadir. Namun, saya prediksi beliau akan lebih memilih patuh kepada Bu Mega, karena ada beban sejarah dan tanggung jawab kepada partai yang mengusung serta mendukung pemerintahannya,” ungkap Surokim.
Baca Juga: Pasca Retret, Eri Cahyadi Siap Langsung Jalankan Berbagai Agenda Kerja
Editor : Ading