Kamis, 03 Sep 2026 14:18 WIB

Dilema Eri Cahyadi Antara Instruksi Megawati atau Ketua APEKSI, Pengamat: Ada Beban Psikologis

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 21 Feb 2025 14:49 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

selalu.id - Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam menyebut adanya dilema yang dihadapi oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait kehadirannya dalam retret kepemimpinan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Sebagai kader PDIP, Eri terikat pada instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti acara tersebut, usai Sekjen Hasto Kristiyanto ditahan KPK.

Namun, sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), Eri juga memiliki tanggung jawab untuk hadir dalam forum yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut.

Surokim menilai, kondisi yang dihadapi Eri Cahyadi akan menjadi beban moral dalam pilihannya untuk mengikuti intruksi Ketua Umum PDIP Megawati.

“Sebagai Ketua APEKSI, tentu ada beban moral jika tidak hadir,” kata Surokim, saat dihubungi selalu.id, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, dia memprediksi bahwa orang nomor satu di Surabaya itu akan lebih memilih perintah Megawati.

“Namun, saya prediksi beliau akan lebih memilih patuh kepada Bu Mega, karena ada beban sejarah dan tanggung jawab kepada partai yang mengusung serta mendukung pemerintahannya,” ujarnya.

Apalagi, penggelaran retret ini juga  menjadi ajang strategis bagi kepala daerah untuk menyamakan frekuensi dengan pemerintah pusat serta memperkuat koordinasi antar-daerah. Dia menyebut hal ini akan menjadi beban psikologis Eri Cahyadi.

“Pasti  ada beban psikologis, karena ini merupakan acara yang melibatkan Presiden. Acara ini bisa menjadi pintu masuk bagi kepala daerah untuk koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah lain,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, memastikan dirinya tidak mengikuti retreat kepemimpinan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Armuji  juga menegaskan bahwa dirinya telah berada di Surabaya dan tidak menuju Magelang.

“Saya gak melok, saya sudah (langsung) balik di Surabaya,” ujar Armuji saat dihubungi awak media.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi diketahui masih berada di Jakarta sejak pagi. Terkait jadwal retreat bagi wakil kepala daerah, Armuji menyebut bahwa sesi tersebut berlangsung pada 27-28 Februari 2025.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai alasannya memilih tetap di Surabaya, Armuji kembali menegaskan bahwa ia mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP.

“Kan sudah ada instruksi Ketua Umum yang jelas. Saya di Surabaya,” tegasnya.

Baca Juga: Ketika Foto Armuji Tak Dimasukkan dalam Poster Soekarno Cup 2026, Ada Apa dengan PDIP?

Editor : Ading
Berita Terbaru

Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Hingga 28 Agustus 2026, dari total pagu anggaran mencapai Rp1,9 triliun, BPKAD baru merealisasikan anggaran sebesar Rp11 miliar.

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

Selama masa uji coba, Dishub Surabaya tidak hanya memfokuskan pemantauan pada Jalan Basuki Rahmat, tetapi juga mengevaluasi kawasan sekitarnya secara berkala.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.