selalu.id - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, membahas efisiensi anggaran pemerintah daerah di Forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Dalam forum yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bersama APEKSI tersebut, Eri menyoroti pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam pemerintahan, serta berbagi pengalaman Surabaya dalam mengelola anggaran secara lebih optimal.
Eri yang juga sebagai Ketua Dewan APEKSI menegaskan bahwa konsep efisiensi anggaran yang kini digaungkan oleh pemerintah pusat sebenarnya sudah diterapkan di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sejak 2023.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memindahkan sebagian besar layanan administrasi ke Balai RW, termasuk pelayanan kependudukan, perizinan, hingga layanan pengaduan warga.
“Semua pelayanan dilakukan di Balai RW, tidak ada lagi yang harus datang ke kantor. Kami menggunakan aplikasi digital, dan seluruh RT/RW sudah diajarkan penggunaannya. Jadi, warga tidak perlu repot ke kantor kelurahan untuk mengurus administrasi,” ujar Eri.
Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya memangkas birokrasi tetapi juga berhasil menghemat anggaran hingga Rp 300 miliar.
Penghematan tersebut, kata dia, berasal dari pengurangan penggunaan alat tulis kantor (ATK), listrik, air, dan berbagai biaya operasional lainnya.
Bahkan, rapat-rapat yang biasanya membutuhkan pertemuan fisik kini lebih banyak dilakukan secara daring.
Orang nomor satu di Surabaya itu juga menyoroti dampak langsung dari kebijakan efisiensi ini terhadap penurunan angka stunting dan kemiskinan di Surabaya.
Dana yang dihemat dari efisiensi anggaran dialihkan untuk program sosial, termasuk penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
“Hasilnya nyata. Tingkat stunting di Surabaya yang awalnya 28,5 persen (tertinggi di Jawa Timur) kini turun drastis menjadi 1,6 persen (terendah se-Indonesia). Begitu juga dengan angka kemiskinan, yang tiga tahun lalu berada di angka 9 persen, kini sudah turun menjadi 3,9 persen,” jelasnya.
Menurut Eri, pencapaian ini tidak lepas dari kebijakan yang mengharuskan pegawai Pemkot Surabaya untuk lebih banyak turun langsung ke lapangan dibanding hanya bekerja dari balik meja kantor.
“Kalau mereka hanya duduk di kantor, masalah tidak akan selesai. Dengan turun langsung, mereka bisa melihat kondisi nyata di masyarakat dan mencari solusi yang lebih efektif,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Eri juga membahas soal proposal visi-misi yang akan menjadi pedoman bagi jajaran Pemkot Surabaya setelah mengikuti retret kepala daerah mendatang.
Ia meminta setiap kepala perangkat daerah (PD), mulai dari kepala badan, kepala dinas, hingga kepala bagian, untuk menyusun dan memaparkan proposal yang selaras dengan visi-misi kota.
“Setiap kepala dinas harus memahami output dan outcome dari pekerjaannya. Mereka boleh bekerja di mana saja, tapi yang terpenting adalah apakah target hariannya tercapai atau tidak,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Bima Arya Sugiarto, yang turut hadir dalam forum tersebut, mengapresiasi langkah Eri Cahyadi dalam menyelaraskan pemikiran terkait efisiensi anggaran.
“Terima kasih kepada Ketua APEKSI, Wali Kota Surabaya, yang telah mengumpulkan Kepala Bappeda se-Indonesia di forum ini. Mereka adalah orang-orang yang memahami regulasi dan teknisnya, sehingga kita bisa mencari cara terbaik untuk melakukan efisiensi tanpa mengorbankan layanan publik,” ujar Bima Arya.
Bima juga menambahkan bahwa permasalahan yang dibahas dalam forum ini akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut dalam retret kepala daerah pada 21-28 Februari 2025.
“Pertemuan ini menjadi ajang sinkronisasi dan pembekalan, agar kebijakan efisiensi yang diterapkan di setiap daerah bisa lebih terarah dan efektif,” pungkasnya.
Baca Juga: Usai Lelang Jabatan, Wali Kota Eri Rotasi Pejabat Setelah Lebaran
Editor : Ading