Terima 10 Tuntutan Demonstran, DPRD Jatim Dorong Dialog dengan Pemerintah Pusat
- Penulis : Dony Maulana
- | Senin, 17 Feb 2025 15:53 WIB
selalu.id – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Fuad Benardi, mengungkapkan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara telah menyampaikan sepuluh tuntutan terkait kebijakan efisiensi pemerintah, khususnya di sektor pendidikan. Tuntutan tersebut mencakup berbagai hal, mulai dari peninjauan ulang efisiensi beasiswa pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), hingga peningkatan kesejahteraan dosen melalui penyesuaian tunjangan kinerja. Evaluasi ulang program Makan Bergizi Gratis juga menjadi bagian dari tuntutan tersebut.
Benardi menjelaskan bahwa mayoritas poin tuntutan tersebut sebenarnya diarahkan kepada pemerintah pusat. Meskipun demikian, DPRD Jatim tetap merespon secara serius dan berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. "Ketua DPRD Jatim telah menandatangani surat penerimaan tuntutan tersebut, dan humas DPRD Jatim akan mempublikasikannya di media sosial serta mengirimkan surat resmi kepada DPR RI," ujar Benardi. Ia menambahkan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan tuntutan mahasiswa tersebut sampai ke telinga pemerintah pusat dan mendapatkan perhatian yang layak.
Anggota DPRD Jatim ini juga meluruskan kesalahpahaman terkait efisiensi anggaran. Beredar kabar bahwa beberapa lembaga superbody seperti KPK, TNI-Polri, dan Kemenhan, terbebas dari efisiensi anggaran. "Itu tidak benar," tegas Bernardi. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi terbaru, Polri sendiri mengalami pemotongan anggaran sebesar 20,5 triliun rupiah, sementara TNI dan Kemenhan mengalami pemotongan sekitar 26 triliun rupiah. DPR RI pun turut terkena dampak efisiensi anggaran. "Semua Kementerian dan Lembaga terkena dampak efisiensi," tegasnya.
Benardi menekankan bahwa langkah efisiensi ini diperlukan mengingat beban utang negara yang sangat besar. "Tahun ini saja, kita harus membayar utang (negara) sebesar 800 triliun rupiah," ujarnya. Jumlah yang fantastis ini mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah efisiensi dan penghematan anggaran secara menyeluruh.
Terkait metode penyampaian aspirasi, Bernardi menjelaskan bahwa DPRD Jatim membuka ruang komunikasi dan dialog dengan mahasiswa. Meskipun gedung DPRD memiliki keterbatasan ruang, pihaknya siap menerima perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi. "Jika mahasiswa ingin berdialog, silakan. Kami siap menampung aspirasi dan memperjuangkannya," ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa DPRD Jatim siap memfasilitasi komunikasi melalui berbagai media, termasuk media sosial, untuk memastikan aspirasi mahasiswa tersampaikan dengan efektif.
Lebih lanjut, Benardi menegaskan bahwa semua tuntutan mahasiswa akan ditampung dan diperjuangkan. DPRD Jatim akan meneruskan surat resmi kepada DPR RI, sekaligus mendorong koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi terbaik bagi permasalahan yang dihadapi. Komitmen ini menunjukkan keseriusan DPRD Jatim dalam merespon aspirasi mahasiswa dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
