Selasa, 21 Jul 2026 19:52 WIB

Efisiensi Anggaran, Menkes: Tak Pengaruhi Layanan Kesehatan Daerah

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin

selalu.id – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memberikan jaminan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu layanan kesehatan di seluruh Indonesia.  Pernyataan ini disampaikan Menkes seusai memberikan sosialisasi dalam Kongres Muslimat NU di Asrama Haji Surabaya, Jumat (14/2/2025).

Efisiensi anggaran, yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto untuk diterapkan di seluruh kementerian, memang berdampak pada setiap lembaga pemerintahan.  Namun, Menkes Budi Gunadi menekankan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan perencanaan anggaran yang matang. 

"Semuanya kena efisiensi, tapi di Kementerian Kesehatan, kita sudah menghitung dengan cermat," tegasnya.

Budi Gunadi menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan masih memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan program-programnya.  Ia memastikan bahwa pelayanan kesehatan dasar tetap terjaga, termasuk program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjadi prioritas pemerintah. 

"Kita masih punya anggaran yang cukup. Namun, jika ada kekurangan, Presiden akan memberikan tambahan khusus, termasuk untuk program cek kesehatan gratis," tambahnya.

Menkes juga menekankan pentingnya penghematan anggaran demi menjaga stabilitas keuangan negara.  Meskipun efisiensi diterapkan, ia memastikan hal tersebut tidak akan mengorbankan kualitas layanan kesehatan di daerah.  "Tapi kalau anggarannya bisa dihemat, ya harus hemat. Ini demi stabilitas keuangan negara," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai strategi untuk mencapai efisiensi tanpa mengorbankan mutu pelayanan.  Strategi ini meliputi optimalisasi penggunaan sumber daya, peningkatan efisiensi operasional, dan penguatan sistem manajemen keuangan. "Kami telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan efisiensi anggaran tidak berdampak negatif terhadap pelayanan kesehatan masyarakat," jelas Menkes.

Lebih lanjut, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengajak seluruh pihak untuk mendukung kebijakan efisiensi anggaran ini.  Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa penghematan ini dilakukan untuk kepentingan jangka panjang dan stabilitas ekonomi negara, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi seluruh sektor, termasuk sektor kesehatan.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, meskipun dengan adanya efisiensi anggaran.  Kerja sama dan dukungan dari semua pihak sangat penting untuk mencapai tujuan ini," pungkas Menkes. 

Kepastian ini diharapkan dapat meredakan kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penurunan kualitas layanan kesehatan akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. 

Baca Juga: Eri Cahyadi Siapkan Tiga Jurus Fiskal Atasi Pemotongan TKD

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Menurut Yuga, efektivitas kebijakan tidak cukup diukur dari besarnya potongan yang diberikan, tetapi dari peningkatan transaksi jual beli properti.

Komitmen Pemkab Jember untuk Pesantren: Dari Beasiswa Internasional, Insentif Guru Ngaji hingga Layanan Kesehatan Gratis

Gus Fawait juga umumkan pembentukan Forum Komunikasi Pondok Pesantren sebagai wadah resmi mempererat koordinasi antara Pemkab Jember dengan seluruh ponpes.

Gebrakan Menko AHY di Benoa: Relokasi Kapal Perikanan demi Terwujudnya Marina District

Nantinya, Marina District akan mampu menampung hingga 180 unit yacht dengan ukuran maksimal panjang 90 meter. 

Nenek di Mojokerto jadi Korban Perampasan, Kalung Emas 7 Gram Raib

Saat beraksi, pelaku berpura-pura memberi makanan kepada korban, kemudian langsung merampas kalung emas yang dipakai korban. 

Puluhan Motor dan Truk Terjaring Razia di Mojokerto, Banyak yang Belum Bayar Pajak

Razia ini digelar karena jumlah warga yang membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang uji berkala kendaraan atau KIR mengalami penurunan.

Pemkab Sidoarjo Dorong Perbaikan Sekolah Terpencil dan Usulan Tunjangan Khusus Guru Pesisir

Pemkab Sidoarjo menilai seluruh anak berhak memperoleh fasilitas pendidikan yang aman dan nyaman tanpa membedakan lokasi tempat tinggal mereka.