Kamis, 23 Jul 2026 17:21 WIB

KPK Lakukan Rekonstruksi Anggaran 2025, Efisiensi Capai Rp201 Miliar

  • Penulis : Taufik
  • | Kamis, 13 Feb 2025 11:55 WIB
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, dalam paparannya di hadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara, Jakarta.
Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, dalam paparannya di hadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara, Jakarta.

selalu.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini mengumumkan rekonstruksi anggaran tahun 2025, memangkas total belanja hingga Rp201 miliar.  Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan penuh terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, sekaligus upaya optimalisasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua KPK, Agus Joko Pramono, dalam paparannya di hadapan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara, Jakarta, menjelaskan bahwa pagu anggaran KPK semula sebesar Rp1,237 triliun. Setelah dilakukan rekonstruksi, angka tersebut turun menjadi Rp1,036 triliun.  Penghematan terbesar terjadi pada pos belanja barang, yang dipangkas sebesar 45 persen, dari Rp428 miliar menjadi Rp239 miliar.  Pos belanja modal juga mengalami efisiensi signifikan, mencapai 37 persen, turun dari Rp18,72 miliar menjadi Rp11,82 miliar.

"Rekonstruksi anggaran ini mencakup berbagai aspek, termasuk penyesuaian perjalanan dinas, optimalisasi teknologi informasi untuk rapat dan seminar, pengurangan kegiatan seremonial dan pengadaan souvenir, serta efisiensi penggunaan jasa konsultan dan ahli," jelas Agus. 

Ia menambahkan bahwa KPK telah menerapkan kebijakan efisiensi yang cukup ketat, termasuk tidak menyediakan fasilitas rumah dan kendaraan dinas bagi pejabat dan pegawai.  Hal ini, menurut Agus, telah berkontribusi pada efisiensi biaya pemeliharaan, belanja barang, dan jasa.

Agus menekankan bahwa rekonstruksi anggaran ini tidak akan menghambat upaya pemberantasan korupsi.  Justru sebaliknya, ia menyatakan bahwa Insan KPK akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk memastikan operasional tetap optimal, sejalan dengan visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Langkah KPK ini mendapat apresiasi positif dari anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo.  Ia menyatakan bahwa penegak hukum harus tetap teguh dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.  "Pedang keadilan harus dapat mensejahterakan rakyat melalui penegakan hukum yang efektif," ujar Lallo.

Ia menambahkan bahwa penerimaan negara dapat ditingkatkan melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan pencegahan kebocoran di berbagai sektor. Hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa, perwakilan Biro Keuangan KPK, dan Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi KPK. 

Rekonstruksi anggaran ini menunjukkan komitmen KPK dalam mendukung efisiensi APBN tanpa mengorbankan kinerja dan integritas dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.  KPK berharap langkah ini dapat menjadi contoh bagi lembaga negara lain dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab dan efisien.

Baca Juga: Dr WP Djatmiko soal KPK: Jadilah Sapu yang Bersih, Bukan Sapu Kotor!

Editor : Ading
Berita Terbaru

Ramalan Zodiak Hari Ini: Ada yang Tidak Konsisten, Tapi Keberuntungan juga Datang

Ramalan zodiak pada umumnya meliputi tentang kehidupan secara umum, kesehatan, pekerjaan, hingga cinta. Kali ini keberuntungan juga datang.

Langkah Nyata Pemkab Jember dalam Hadirkan Layanan Gratis dan Sejahterakan Guru Ngaji

Pemkab Jember berharap informasi mengenai layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.