Beri Rapor Merah Pemkot Surabaya, Dua Aktivis Anggap Kinerja OPD - BUMD Minim

Penulis : Dony Maulana
| Selasa, 11 Feb 2025 13:51 WIB

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

selalu.id – Dua aktivis Surabaya, Nasirudin (Nasir) dari Keluarga Besar Rakyat Surabaya (KBRS) dan Kusnan dari Paguyuban Arek Surabaya (PAS), melayangkan kritik pedas terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Surabaya.

Mereka menilai kinerja pemerintahan Wali Kota Ery Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji periode 2020-2025 jauh dari harapan dan siap menyerahkan “raport merah” sebagai bentuk evaluasi kinerja yang mengecewakan.

Nasirudin, yang juga alumnus FISIP Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu contoh yang ia soroti adalah Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya yang hanya mampu meraih Rp 48 miliar dari target Rp 101 miliar.

Artinya, capaian PAD Dishub hanya kurang dari 50 persen dari target yang telah ditetapkan. "Kegagalan Dishub mencapai target PAD ini sangat memprihatinkan," tegas Nasirudin kepada selalu.id saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025).

"Kami menduga adanya potensi kebocoran dalam pengelolaan organisasi yang merugikan keuangan daerah dan masyarakat Surabaya," imbuh dia.

Ia menambahkan bahwa temuan ini hanya sebagian kecil dari permasalahan yang dihadapi Pemkot Surabaya. Kritik tajam juga dilayangkan terhadap Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya. Nasirudin menyoroti kondisi Pasar Mangga Dua yang dinilai belum terkelola dengan baik, padahal merupakan tanggung jawab PD Pasar Surya untuk menata dan meningkatkan kondisi pasar tersebut.

Ketidakmampuan PD Pasar Surya dalam mengelola pasar-pasar di Surabaya menunjukkan lemahnya manajemen dan pengawasan internal. Senada, Kusnan, dari PAS, turut menyuarakan keprihatinan yang sama. Ia mengungkapkan, setidaknya sepuluh OPD menerima rapor merah dari pihaknya.

OPD-OPD tersebut dinilai jauh dari optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diantara sepuluh OPD tersebut, Kusnan menyebutkan Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendidikan, dan Sekretariat Kota Surabaya sebagai contoh OPD yang kinerjanya perlu dievaluasi secara serius.

"Lemahnya pengawasan internal di beberapa dinas menjadi salah satu penyebab utama buruknya kinerja OPD dan BUMD. Kami mendesak Pemkot Surabaya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menindak tegas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan ini," tegasnya.

Kedua aktivis tersebut sepakat bahwa buruknya pengelolaan PAD dan lemahnya pengawasan internal merupakan masalah serius yang harus segera ditangani. Mereka berharap, "raport merah" ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Surabaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Surabaya.

Mereka juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi lagi penyimpangan dan kerugian yang merugikan masyarakat. Langkah selanjutnya, kedua aktivis akan secara resmi menyerahkan laporan tersebut kepada Wali Kota Surabaya.