Kamis, 17 Sep 2026 07:02 WIB

Komisi D Soroti Prioritas Anggaran Pinjaman 5,6 Triliun Pemkot Surabaya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 27 Jan 2025 10:41 WIB
Anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Sosial DPRD Kota Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo
Anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Sosial DPRD Kota Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo

selalu.id - Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Surabaya Selatan yang akan dibangun tahun 2025 digadang-gadang menjadi trauma center.

Meski diharapkan dapat memperluas akses layanan kesehatan, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta untuk lebih berhati-hati dan mendahulukan studi kelayakan guna memastikan proyek tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi D Bidang Pendidikan dan Sosial DPRD Kota Surabaya, dr. Michael Leksodimulyo, mengingatkan pentingnya mengutamakan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan proyek ini.

Ia menilai bahwa ambisi membangun infrastruktur kesehatan di berbagai titik harus selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat.

“Kita boleh punya ambisi, tapi harus realistis. Pastikan dulu apakah keberadaan RSUD di Surabaya Selatan ini benar-benar diperlukan. Jangan sampai pembiayaan besar ini malah mengorbankan sektor lain yang lebih mendesak,” ujar Michael, Minggu (27/1/2025).

Lebih lanjut, Michael menyoroti rencana Pemkot Surabaya untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp 5,6 triliun demi mendanai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan rumah sakit di wilayah Karang Pilang yang disebut akan dimulai tahun ini.

Ia menegaskan bahwa langkah ini harus mempertimbangkan kebutuhan layanan kesehatan di tingkat dasar, seperti puskesmas, yang berfungsi sebagai garda terdepan.

Michael menekankan bahwa puskesmas memiliki peran vital dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama dengan kebijakan Kementerian Kesehatan terkait 144 diagnosis penyakit yang harus ditangani di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Jika fasilitas puskesmas tidak memadai, beban pasien akan langsung beralih ke rumah sakit, yang justru dapat memperparah masalah keterbatasan kapasitas.

“Sekarang IGD puskesmas dibagi lebih spesifik agar lebih efektif melayani masyarakat. Kalau puskesmas tidak bisa menangani, baru dirujuk ke rumah sakit. Tapi masalahnya, rumah sakit juga sering kewalahan karena tempat tidur pasien tidak cukup,” ujar politisi PSI tersebut.

Michael khawatir, tanpa penguatan puskesmas, pembangunan RSUD baru justru tidak akan menyelesaikan masalah mendasar dalam layanan kesehatan.

Ia meminta Pemkot untuk lebih mendengarkan masukan masyarakat dan memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Selain itu, ia menyoroti potensi dampak pinjaman besar terhadap anggaran kota. Jika tidak dikelola dengan baik, proyek ambisius seperti RSUD Surabaya Selatan dikhawatirkan justru akan membebani keuangan daerah tanpa memberikan manfaat maksimal bagi warga.

“Pak Wali Kota mungkin ingin memberikan layanan terbaik, dan kita harus mendukung niat baik itu. Tapi jangan sampai kebijakan ini malah menambah beban masyarakat di kemudian hari. Fokus utama kita tetap harus pada penguatan fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas,” tegas Michael.

Baca Juga: Bukan Sekadar Ambil Alih, Ini Rencana PDAM Surabaya Masuk Perumahan Air Mandiri

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sisi Gelap Warkop Jalan Kunti Surabaya, Pesan Kopi Bisa Sambil Nyabu

Dari pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti 10 poket sabu seberat total 65,51 gram. Saat ini, kasusnya terus dilakukan pengembangan.

Indonesia Diprediksi Hujan Lebat dan Angin Kencang Besok, Ini Wilayahnya

Meski sebagian besar wilayah Indonesia tengah dikepung kemarau terik, potensi hujan lebat hingga angin kencang masih mengintai. BMKG mengimbau selalu waspada.

Dugaan Jual Beli Lapak di SWK Taman Prestasi Surabaya, Ini Pengakuan Pedagang Senior

Fasilitas milik Pemkot Surabaya yang seharusnya bebas retribusi, itu disinyalir menjadi ajang jual beli hingga sewa-menyewa lapak secara ilegal.

Turun Langsung Dengarkan Masukan Tenant, SIER Dapat Pujian Soal Keamanan Kawasan

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, SIER juga menyampaikan sejumlah pengembangan fasilitas dan layanan yang dapat mendukung kebutuhan tenant.

Diberhentikan Lewat WA, Relawan SPPG Porong Sidoarjo Pertanyakan Prosedur Evaluasi dan Hak BPJS

Relawan yang diberhentikan itu adalah Egidius Nehe alias Egis. Ia mengaku terkejut lantaran menerima pemberitahuan pemutusan tugas hanya melalui pesan WA.

Keselamatan Terancam, Warga Karangbong Sidoarjo Tolak Rencana Kenaikan Kelas Jalan Surowongso

Wakil Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Anang Siswanto menegaskan pihak legislatif wajib melihat kondisi objektif sebelum menentukan sikap penyesuaian kelas jalan.