selalu.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan rencana pengajuan pinjaman sebesar Rp 5,6 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di kota tersebut dijalankan.
Langkah ini diambil untuk mendukung visi Surabaya sebagai superhub megapolitan serta menangkap peluang dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kepala Bappedalitbang Surabaya, Irvan Wahyudradjad, mengungkapkan bahwa percepatan ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.
“Ini menjadi prioritas kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, menyelesaikan isu stunting, kemiskinan, serta program kesehatan dan pendidikan,” ujar Irvan, Sabtu (18/1/2025).
Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 terbatas yang mencapai Rp 12,3 triliun, sekitar Rp 8,7 triliun akan digunakan untuk belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Sisanya, sekitar Rp 2-3 triliun, dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.
Namun, jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan besar untuk proyek-proyek strategis. Oleh karena itu, Pemkot berencana memanfaatkan pinjaman daerah dan alternatif pendanaan lainnya.
“Kami sedang menjajaki berbagai opsi pinjaman dengan bunga rendah dan persyaratan ringan,” jelas Irvan.
Pinjaman ini akan digunakan untuk mendanai sejumlah proyek strategis yang direncanakan dimulai pada 2025, termasuk, Pembangunan Jalan Menganti-Wiyung, Diversi saluran Gunungsari untuk penanggulangan banjir, Underpass Bundaran Dolog, Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB).
“Pengerjaan lebih awal akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih cepat. Jika dilakukan secara bertahap, biaya bisa meningkat akibat kenaikan harga lahan,” tambah Irvan.
Rencana pinjaman ini akan diajukan kepada DPRD Surabaya untuk mendapatkan persetujuan, dengan target pembahasan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.
Selain itu, Pemkot juga menjalin komunikasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, dan Kemenko Perekonomian terkait pembiayaan ini.
Irvan memastikan bahwa pinjaman ini tidak akan membebani kepala daerah di masa mendatang karena mekanisme pengembaliannya sudah disesuaikan dengan kekuatan fiskal Pemkot Surabaya.
“Rasio utang sudah dihitung dengan matang, dan cash flow dalam lima tahun diproyeksikan selesai,” katanya.
Menurut Irvan, pemerintah pusat menilai model pembiayaan ini dapat menjadi contoh bagi kota lain di Indonesia.
“Pola ini tidak hanya mempercepat pembangunan tetapi juga meringankan beban pemerintah pusat. Ini menunjukkan kemampuan fiskal Surabaya yang kuat,” tutupnya.
Baca Juga: Investasi Surabaya 2024 Capai Rp40,47 Triliun, DPM-PTSP Hadirkan Layanan Drive-Thru
Editor : Ading