Makan Gratis Nasional Dimulai 3 Hari Lagi, Wali Kota Eri: Tunggu Petunjuk Teknis

Penulis : Ade Resty
| Jumat, 03 Jan 2025 17:53 WIB

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

selalu.id – Tiga hari menjelang peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Program ini rencananya akan mulai berjalan pada Senin (6/1/2025).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan bahwa pihaknya belum bisa mengambil langkah konkret tanpa kejelasan mekanisme dari pusat. “Kami belum tahu pasti model pelaksanaannya. Jadi nanti kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi untuk mendapatkan kepastian,” ujar Eri, Jumat (3/1/2025).

Meski program MBG dijadwalkan berlangsung di seluruh Indonesia, belum ada kepastian apakah Surabaya termasuk dalam wilayah yang ditunjuk untuk menjalankannya. Pemkot Surabaya masih menunggu arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Kami sudah melakukan beberapa uji coba di beberapa sekolah sebelumnya, tapi untuk pelaksanaan serentak kami masih menunggu arahan lebih lanjut dari provinsi,” jelas Eri.

Jika program ini berjalan, Surabaya berencana menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah disiapkan sebesar Rp1,1 triliun. “Anggaran sudah kami alokasikan, tinggal pelaksanaannya nanti menunggu juknis,” kata Eri.

Eri optimistis program MBG akan memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemkot akan membina UMKM yang terlibat dalam program ini, termasuk membantu pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi mereka yang belum memilikinya.

“Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan akan mendampingi UMKM dalam proses administrasi. Kami juga akan memantau perkembangan UMKM yang terlibat dalam program ini,” ujarnya.

Eri menambahkan, jika program berjalan lancar, anggaran yang digelontorkan untuk UMKM bisa ditingkatkan. “Kalau uang yang berputar hanya Rp100 miliar, maka kami tingkatkan jadi Rp1 triliun agar lebih banyak UMKM yang terlibat,” tegasnya.