selalu.id - Jelang Pilkada serentak 2024, dua hari yang lalu tepatnya Minggu (17/11/2024) terjadi insiden berdarah di Sampang, Madura. Tragedi berdarah yang menewaskan Jimmy Sugito Putra di Desa Ketapang Laok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, sontak menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.
Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu Provinsi Jawa Timur, Herdian mengatakan, bahwa insiden tragedi berdarah di Sampang itu berawal semenjak salah satu paslon akan melakukan kunjungan ke salah satu tokoh didaerah tersebut.
"Yang kita tahu bahwa saat paslon tersebut melakukan kunjungan sudah ada penghadangan, terus kemudian mereka berhasil meloloskan diri. Beberapa saat setelah kunjungan paslon tersebut selesai, ujung-ujungnya ada pembacokan saksi dari paslon tersebut dilokasi yang dikunjungi calon tersebut sampai akhirnya bisa dibilang sebagai pembunuhan karena si korbannya meninggal dunia," ungkap Herdian kepada selalu.id di Surabaya, Selasa (19/11/2024).
Pihak KIPP juga menyoroti sisi pengamanan saat Pilkada 2024 ini, mengapa bisa sampai terjadi insiden berdarah tersebut. "Kita melihatnya itu ada kekurangan dalam segi pengamanan. Indikasinya, yang saya tahu itu kan biasanya dalam setiap aktifitas politiknya, paslon (Tim Sukses) itu kan biasanya memberikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian dan berkoordinasi dengan jelas," ungkap Ketua KIPP Jatim ini.
"Kemudian pihak kepolisian juga pasti akan coba sterilisasi untuk pengamanan dan pasti ada penerapan beberapa Intel-intelnya. Sangat disayangkan kenapa insiden berdarah itu sampai terjadi?" lanjut dia.
Sementara itu, pihak KIPP juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Timur agar tetap waspada dan berhati-hati saat melakukan kampanye, khususnya di daerah-daerah yang sangat rawan konflik.
Seperti diketahui, Indeks Potensi Kerawanan Pemilu (IPKP) yang dilakukan oleh Ditintelkan Polda Jatim. Penilaian tersebut didasarkan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada pilkada, pileg, bahkan pilpres sebelumnya.
Adapun tujuh daerah sangat rawan tersebut antara lain Kabupaten Bangkalan dengan skor IPKP 9,96, kemudian Pamekasan dengan skor 9,88, kemudian Sumenep dengan skor 9,7, lalu Lumajang dengan skor 10,5, kemudian Situbondo dengan skor 10,12, Lamongan dengan skor 9,74. Dan Sampang dengan skor IPKP 10,64 menjadi yang tertinggi.
"Kita ketahui, beberapa pekan lalu, sebelum masa kampanye dimulai, Kapolda Jatim juga sudah menetapkan 7 daerah rawan konflik di Jawa timur, diantaranya yakni Sampang itu sebagai area yang harus ekstra keamanannya. Di Madura ada 4 daerah dan juga 3 kabupaten lainnya. 7 wilayah rawan konflik ini kan berarti seharusnya sudah jadi atensi khusus dari Polda Jatim," tegas Herdian.
Dikatakannya, memang setiap tahapan Pilkada ini seharusnya pengamanan di daerah-daerah rawan konflik itu lebih intens daripada daerah-daerah lainnya. Pihak KIPP juga sangat menyayangkan kenapa hal seperti ini bisa terjadi.
"Bayangkan itu kan saksi-saksi pasangan calon yang notabene Dia mempunyai hak lebih dalam pilkada ini ya kan ? Belum lagi mereka mempunyai kekuatan besar dibelakangnya. Ini masih dalam tahapan kampanye, bagaimana nanti pada saat hari H pencoblosan dan penghitungan suara? Terus bagaimana dengan masyarakat pemilih biasa yang tidak punya kekuatan lebih," tegasnya.
Adapun indikasi kemungkinan masyarakat menilai bahwa ini ada keberpihakan kepolisian terhadap salah satu pasangan calon dari peristiwa ini, harus dipahami dan jangan sampai ini terus bergulir kemudian masyarakat kehilangan kepercayaan kembali kepada kepolisian, dalam hal ini terkait mengenai pengamanan pada saat pilkada serentak 2024.
"Sebagaimana halnya teman-teman yang lain seperti pemantau, media, ataupun para pemilih mereka kan jadinya ketakutan Mas, Iya kan? Ketakutan untuk bisa nanti datang ke TPS, ketakutan untuk nanti menyampaikan aspirasinya. nah ini yang harus kita waspadai bersama ya kan ? jangan sampai ini mempengaruhi masyarakat luas nantinya dan juga mempengaruhi keberlangsungan demokrasi," ucapnya.
"Kami KIPP Jatim dengan ini meminta pihak kepolisian khususnya Polda Jatim agar bisa menjamin serta memastikan keamanan dan keselamatan para pihak yang terlibat dalam pilkada serentak 2024 di seluruh Jawa Timur khususnya di daerah-daerah yang rawan konfliknya tinggi," tandasnya secara tegas.
Baca Juga: KIPP Ajak Masyarakat Terlibat Pemantauan Pilkada 2024
Editor : Ading