Rabu, 22 Jul 2026 20:00 WIB

Reklamasi Pesisir Surabaya Timur Tuai Kritik Kelompok Pencinta Lingkungan

  • Penulis : Ade Resty
  • | Rabu, 24 Jul 2024 14:47 WIB
Lahan Reklamasi di Surabaya
Lahan Reklamasi di Surabaya

selalu.id - DPRD Surabaya menyoroti rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) Reklamasi Surabaya Waterfront Land seluas 1.084 hektar senilai 72 triliun rupiah ini mendapat keluhan dari para pencinta lingkungan dan pengusaha kapal, serta warga pesisir yang khawatir akan dampak negatifnya.

"Komisi C baru mendapat keluhan dari kelompok-kelompok pencinta lingkungan, mereka dari Persatuan pengusaha kapal yang besi tadi itu, kapal Tongkang terus kapal kayu dan juga warga pesisir sana itu menyampaikan hal yang seperti itu," ujar Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono.

Kritik utama adalah kurangnya koordinasi pemerintah pusat sebelum menetapkan proyek ini sebagai PSN. DPRD Surabaya mempertanyakan apakah proyek ini akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Sebelum menetapkan PSN seharusnya pemerintah pusat itu koordinasi dahulu. Apakah nanti akan menimbulkan dampak yang negatif," tegasny.

Dia  juga menyoroti urgensi pembangunan pulau baru. Mengingat banyak pulau di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Kenapa Pulau kita ini banyak? Kok masih pengen bangun Pulau Wong belum dimanfaatkan aja banyak. Harusnya seperti itulah cara berpikirnya itu," tambahnya.

Kekhawatiran lain adalah dampak proyek ini terhadap Jalur Luar Lingkar Timur (JLLT). DPRD Surabaya berharap proyek ini tidak mengganggu tatanan yang sudah ada dan bahkan bisa meningkatkan kualitas infrastruktur kota.

"Ya jelas berpengaruh dong jangan merubah tatanan yang sudah bagus ya kan harusnya ini tambah diperbaiki diperbaiki diperbaiki tambah bagus," tegasnya.

DPRD Surabaya awalnya berharap PSN ini akan membangun jalan tol di tepi laut atau pantai Surabaya, menciptakan waterfront city yang menarik seperti di luar negeri.

"Pemikiran kami waktu itu PSN tadi akan membangun jalan tol di tepi laut atau pantai Surabaya jadi waterfront city-nya itu nanti kelihatan seperti di luar negeri," kata dia.

"Ada jogging track-nya di tepi pantai tadi jalannya tadi di situ pikirnya awalnya untuk seperti itu ya," pungkasnya.

Diketahui, Kawasan pesisir Surabaya Waterfront Land (SWL) masuk dalam salah satu dari 14 Proyek Strategi Nasional (PSN).

PSN sendiri masuk Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Perubahan Kelima Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Ada Empat PSN di Surabaya, yakni pembangunanfly over dari dan menuju Terminal Teluk Lamong. Double Track Jawa Selatan. SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Umbulan, dan Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL).

Baca Juga: Diskon BPHTB Surabaya 40 Persen: Fokus Rumah Pertama, Lindungi PAD dan Bantu MBR

Editor : Ading
Berita Terbaru

Kaji Ipuk Buka-bukaan Nilai Banpol PDIP Surabaya: Tembus Rp6 Miliar, Wajib Ditanggungjawabkan

Dana tersebut dipastikan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.