Rabu, 22 Jul 2026 16:58 WIB

DPRD Surabaya Ungkap Penyebab Banyak KK Warga Terblokir

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 02 Jul 2024 16:51 WIB
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni

selalu.id - DPRD Surabaya beberkan penyebab warga yang mendapati Kartu Keluarga (KK)-nya terblokir meski puluhan tahun tinggal dan bertempat di rumah sendiri.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni menyebut bahwa akar masalah ini bermula dari proses verifikasi awal tahun 2023 yang dilakukan oleh para Lurah melalui aplikasi check-in.

Toni sapaan akrabnya menyebut saat proses verifikasi pihak kelurahan tidak detail dan asal memberikan kesimpulan.

"Proses verifikasi tersebut menghasilkan data 97.000 warga dengan status tidak diketahui. Mungkin saat itu, pada waktu proses verifikasi, ketika didatangi rumahnya pintu tertutup dan lain-lain, akhirnya ngambil pilihan paling sederhana tidak diketahui keberadaannya padahal sebenarnya orangnya ada," ujar Toni, Selasa (2/7/2024).

Ia mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk memberikan petunjuk teknis secara tertulis kepada kantor-kantor kelurahan agar proses pemutakhiran data berjalan lancar dan tidak terjadi multi interpretasi aturan.

"Warga Surabaya itu kan masyarakat pekerja, artinya ketika mereka sudah proaktif datang, maka SDM yang ada di kantor-kantor kelurahan itu metode pelayanannya sama, jawaban yang ditanyakan juga harus sama melalui apa ya petunjuk teknis secara tertulis," tegas dia.

Selain itu, DPRD juga mendorong penyederhanaan birokrasi dalam proses pemutakhiran data. "Cukup tanda tangan ketua RT saja, tidak perlu sampai ketua RW. Ini kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa warga itu memang bertingkat tinggal di kawasan itu, yang paling tahu itu kan ketua RT-nya," jelas politisi Golkar ini.

Dia juga menyarankan agar formulir surat pernyataan disediakan di kantor-kantor kelurahan tanpa memerlukan materai, sehingga tidak membebani masyarakat.

"Harapan saya agar segera dilakukan oleh teman-teman Dispenduk sehingga proses pemutakhiran data kependudukan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga problematika yang muncul seperti saat ini warga yang merasa tidak pernah pindah tetapi ternyata masuk dalam daftar unsur blokir itu tidak terjadi lagi," pungkas Fathoni. (ADV)

Baca Juga: DPRD Surabaya Ingatkan Banyaknya Aduan Hotline jadi Alarm Kinerja Kelurahan dan Kecamatan

Editor : Ading
Berita Terbaru

Seorang Kakek di Mojokerto jadi Korban Gendam, Motor Supra Kesayangan Raib

Peristiwa itu terjadi di area Perumahan Flower Garden, Dusun Glonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal. Korban saat itu tengah mencari rumput.

Resmikan Closed Barn di Pasuruan, Wamenko Pangan Dorong Pengembangan Sapi Perah Dataran Rendah

Inovasi tersebut diyakini dapat menjadi terobosan untuk meningkatkan produksi susu nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Dr WP Djatmiko soal OTT Bupati Lombok Barat: Biaya Politik Tinggi hingga Lemahnya Pengawas Internal

Sebaliknya, publik harus mendorong reformasi sistemik pada legal substance dan legal culture agar kasus-kasus korupsi serupa tidak terus berulang.

Eks Dirut Kebun Binatang Surabaya Ditetapkan Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Berdasarkan hasil penyidikan, sekitar Rp7 miliar dari total kerugian negara diduga digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka.

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.