Senin, 15 Jul 2024 04:09 WIB

DPRD Surabaya Ungkap Penyebab Banyak KK Warga Terblokir

  • Reporter : Ade Resty
  • | Selasa, 02 Jul 2024 16:51 WIB
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni

selalu.id - DPRD Surabaya beberkan penyebab warga yang mendapati Kartu Keluarga (KK)-nya terblokir meski puluhan tahun tinggal dan bertempat di rumah sendiri.

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni menyebut bahwa akar masalah ini bermula dari proses verifikasi awal tahun 2023 yang dilakukan oleh para Lurah melalui aplikasi check-in.

Toni sapaan akrabnya menyebut saat proses verifikasi pihak kelurahan tidak detail dan asal memberikan kesimpulan.

"Proses verifikasi tersebut menghasilkan data 97.000 warga dengan status tidak diketahui. Mungkin saat itu, pada waktu proses verifikasi, ketika didatangi rumahnya pintu tertutup dan lain-lain, akhirnya ngambil pilihan paling sederhana tidak diketahui keberadaannya padahal sebenarnya orangnya ada," ujar Toni, Selasa (2/7/2024).

Ia mendesak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) untuk memberikan petunjuk teknis secara tertulis kepada kantor-kantor kelurahan agar proses pemutakhiran data berjalan lancar dan tidak terjadi multi interpretasi aturan.

"Warga Surabaya itu kan masyarakat pekerja, artinya ketika mereka sudah proaktif datang, maka SDM yang ada di kantor-kantor kelurahan itu metode pelayanannya sama, jawaban yang ditanyakan juga harus sama melalui apa ya petunjuk teknis secara tertulis," tegas dia.

Selain itu, DPRD juga mendorong penyederhanaan birokrasi dalam proses pemutakhiran data. "Cukup tanda tangan ketua RT saja, tidak perlu sampai ketua RW. Ini kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa warga itu memang bertingkat tinggal di kawasan itu, yang paling tahu itu kan ketua RT-nya," jelas politisi Golkar ini.

Dia juga menyarankan agar formulir surat pernyataan disediakan di kantor-kantor kelurahan tanpa memerlukan materai, sehingga tidak membebani masyarakat.

"Harapan saya agar segera dilakukan oleh teman-teman Dispenduk sehingga proses pemutakhiran data kependudukan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga problematika yang muncul seperti saat ini warga yang merasa tidak pernah pindah tetapi ternyata masuk dalam daftar unsur blokir itu tidak terjadi lagi," pungkas Fathoni. (ADV)

Baca Juga: Terowongan TIJ-KBS Habiskan Rp32 Miliar, Anggaran Proyek Tunnel Surabaya Naik Tiap Tahun

Editor : Ading