KK Diblokir, Warga Surabaya Ngamuk ke Kadis Dispendukcapil

Penulis : Ade Resty
| Selasa, 02 Jul 2024 14:53 WIB

Indra protes langsung ke Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto.

Bagikan ke :

facebook
twitter
whatsapp
Copy Link URL berhasil dicopy
Print

selalu.id - Salah satu warga Kebraon, Surabaya, Indra Wahyudi, mengamuk karena Kartu Keluarganya (KK) diblokir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.

Indra pun protes langsung ke Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. Ia membeberkan bahwa dirinya termasuk dalam daftar blokir Kartu Keluarga (KK) yang dipublikasikan Dispendukcapil, meskipun ia lahir dan besar di Surabaya tanpa pernah pindah domisili.

"Saya sudah ngomong ke lurah, saya tidak akan mau menuliskan satu tetes pun tinta saya memohon di rumah saya sendiri," ujar Indra dengan nada tinggi di depan Komisi A DPRD Surabaya, Senin (1/7/2024).

Dia juga mempertanyakan proses verifikasi dan pencocokan data hingga dia dinyatakan tidak sesuai domisili dan masuk daftar blokir. Indra menegaskan bahwa ia tidak akan mengajukan permohonan apapun terkait hal ini.

"Sopo sing nyoklit (pencocokan data) lek setan pak sing nyoklit aku gak iso ketemu wonge. Tapi kan menungso (manusia). Apakah dia melakukan konfirmasi? Tidak," tegas Indra.

"Saya minta pertanggung jawaban dan saya tidak akan satu tetes tinta pun meletakkan permohonan," tambah dia.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa pihaknya belum melakukan pemblokiran atau penonaktifan data sama sekali.

Kewenangan pemblokiran KK hanya ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Eddy menjelaskan bahwa daftar blokir yang dipublikasikan Dispendukcapil Surabaya diperoleh berdasarkan data dari aplikasi cek in yang diverifikasi oleh kelurahan. Dispendukcapil tidak memiliki akses untuk membuka aplikasi tersebut.

"Data itu belum diblokir. Jadi kalau data itu saya kirim ke Kemendagri, terus datanya dinonaktifkan warga yang 97 ribu itu kan yang terdampak," jelas Eddy.

Ia menambahkan bahwa tujuan publikasi daftar tersebut adalah untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari warga terkait data yang tidak sesuai.