Rabu, 22 Jul 2026 09:38 WIB

KK Diblokir, Warga Surabaya Ngamuk ke Kadis Dispendukcapil

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 02 Jul 2024 14:53 WIB
Indra protes langsung ke Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto.
Indra protes langsung ke Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto.

selalu.id - Salah satu warga Kebraon, Surabaya, Indra Wahyudi, mengamuk karena Kartu Keluarganya (KK) diblokir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya.

Indra pun protes langsung ke Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto. Ia membeberkan bahwa dirinya termasuk dalam daftar blokir Kartu Keluarga (KK) yang dipublikasikan Dispendukcapil, meskipun ia lahir dan besar di Surabaya tanpa pernah pindah domisili.

"Saya sudah ngomong ke lurah, saya tidak akan mau menuliskan satu tetes pun tinta saya memohon di rumah saya sendiri," ujar Indra dengan nada tinggi di depan Komisi A DPRD Surabaya, Senin (1/7/2024).

Dia juga mempertanyakan proses verifikasi dan pencocokan data hingga dia dinyatakan tidak sesuai domisili dan masuk daftar blokir. Indra menegaskan bahwa ia tidak akan mengajukan permohonan apapun terkait hal ini.

"Sopo sing nyoklit (pencocokan data) lek setan pak sing nyoklit aku gak iso ketemu wonge. Tapi kan menungso (manusia). Apakah dia melakukan konfirmasi? Tidak," tegas Indra.

"Saya minta pertanggung jawaban dan saya tidak akan satu tetes tinta pun meletakkan permohonan," tambah dia.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa pihaknya belum melakukan pemblokiran atau penonaktifan data sama sekali.

Kewenangan pemblokiran KK hanya ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Eddy menjelaskan bahwa daftar blokir yang dipublikasikan Dispendukcapil Surabaya diperoleh berdasarkan data dari aplikasi cek in yang diverifikasi oleh kelurahan. Dispendukcapil tidak memiliki akses untuk membuka aplikasi tersebut.

"Data itu belum diblokir. Jadi kalau data itu saya kirim ke Kemendagri, terus datanya dinonaktifkan warga yang 97 ribu itu kan yang terdampak," jelas Eddy.

Ia menambahkan bahwa tujuan publikasi daftar tersebut adalah untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari warga terkait data yang tidak sesuai.

Baca Juga: Penjelasan Pemkot Surabaya soal Viralnya Pungutan Warga Baru di Sememi

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.