Senin, 02 Feb 2026 22:01 WIB

DPRD Soroti Banyaknya Laporan Dugaan Korupsi di Surabaya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 14 Jun 2024 17:01 WIB
Gedung DPRD Surabaya
Gedung DPRD Surabaya

selalu.id - DPRD menyoroti banyaknya pengaduan dugaan korupsi di Surabaya pada 2020-2024. Surabaya tercatat memiliki jumlah pengaduan soal korupsi tertinggi se-Jawa timur.

Berdasar data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebanyak 343 laporan dilakukan di wilayah Surabaya.

Baca Juga: TKBM yang Hilang saat Insiden Kapal Pasific 88 di Surabaya Ditemukan Meninggal

Menyoroti itu, Anggota Komisi A DPRD Surabaya bidang hukum dan pemerintahan, Imam Syafi'i menilai jumlah pengaduan tersebut wajar. Sebab, Kota Surabaya menjadi ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Jatim.

Imam menyampaikan, kondisi tersebut juga mencerminkan bahwa masyarakat telah memiliki keberanian untuk melaporkan temuan-temuan yang berpotensi terjadinya korupsi.

"Tapi saya mau lihat dari sisi apresiasi kepada masyarakat yang sudah mengadu ke KPK. Masyarakat memang harus berani mengadukan dugaan adanya korupsi di kota Surabaya," kata Imam, Jumat (14/6/2024).

Ia pun juga mendukung pihak KPK untuk menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut.

"Karena bisa saja ini juga sekaligus di KPK menyampaikan, laporan-laporan itu dimana saja. Di lembaga apa saja, karena di KPK ini kan bisa aja terkait dengan Pemkot Surabaya atau kinerja Provinsi Jatim yang kantornya atau instansinya banyak di Surabaya. Atau instansi dari pusat yang punya perwakilan di surabaya. Karena itu dibuka saja," ujarnya.

Baca Juga: Kapal Pacific 88 Kecelakaan di Tanjung Perak Surabaya: Kontainer Berjatuhan ke Laut, 1 TKBM Hilang

Lebih lanjut Imam menyampaikan bahwa Kota Surabaya telah menerima penghargaan dari KPK dengan penilaian menggunakan indikator monitoring center for prevention (MCP) tinggi diangka 97 persen.

"Ini terkait dengan kinerja Pemkot Surabaya. Kenapa, karena Surabaya kan bebrapa waktu lalu mendapat penghargaan sebagai pemda dengan nilai tertinggi untuk pencegahan korupsi. Yaitu, MCP tinggi nilainya 97," tutur Politisi NasDem tersebut.

Menurutnya bila ternyata yang diadukan itu justru kinerja Pemkot Surabaya kondisi itu menjadi ironis. Apalagi setelah mendapat penghargaan dari KPK.

Baca Juga: Pimpinan Fraksi DPRD Jatim Disebut Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes 

"Karena baru-baru ini dapat penghargaan sebagai pemda yang tingkat pencegahan korupsinya paling baik, tertinggi di Jatim, tapi sekarang kok pengaduannya paling banyak," ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa KPK harus menindaklanjuti semuanya dengan tetap menyampaikan hasil dari investigasi.

"Dan mungkin kalau sampai tahap penyidikan disampaikan ke warga Surabaya," pungkasnya.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Viral Satpol PP Kota dan Kabupaten Probolinggo Nyaris Baku Hantam saat Penertiban PKL, Ini Penyebabnya

Kabid Tantribum Satpol PP Kota Probolinggo, Angga Budi Pramudya, menegaskan bahwa penertiban dilakukan sesuai aturan.

Transformasi Korupsi di DPRD Jatim: Dari P2SEM, Pokir hingga Fee Istri Siri

Anggaran Pokir yang sebelumnya dikelola secara terpusat kini "disembunyikan" dalam alokasi anggaran berbagai dinas daerah.

Mayat Bayi Perempuan Dalam Tas Ransel Ditemukan di Hutan Mojokerto

Mayat bayi tersebut ditemukan oleh Sukkamto, petugas Tahura yang saat itu berpatroli mengecek irigasi sungai di atas area hutan.

Wagub Jatim Emil Dardak dan Seskab Teddy Bertemu Empat Mata, Jabatan Wamenkeu?

Pengamat politik, Surokim menilai bahwa isu ini membuka peluang munculnya pasangan calon baru dalam kontestasi Pilgub Jawa Timur mendatang.

Dugaan Korupsi Pengadaan Laptop Ponpes dari Pokir DPRD Jatim, Gempar Desak Inspektorat Lakukan Audit

Gempar Jatim juga menyoroti pentingnya transparansi hasil pemeriksaan kepada publik serta tindak lanjut hukum apabila ditemukan pelanggaran.

Perkuat Keandalan Pasokan Gas Bumi di Jatim, BPH Migas Dorong Roadmap FSRU

Langkah ini dinilai penting seiring meningkatnya kebutuhan gas untuk sektor industri, kelistrikan, dan rumah tangga.