Rabu, 22 Jul 2026 21:24 WIB

Upaya Sukseskan Pilgub 2024, Pemprov Jatim Antisipasi Potensi Gangguan

Foto: Pj. Adhy Karyono
Foto: Pj. Adhy Karyono

selalu.id - Upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya dengan mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan juga mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak tahun 2024.

Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti menghindari politisasi birokrasi, posisi ASN harus netral, menghindari politik uang. Juga menghindari mobilisasi isu SARA dan intimidasi di ruang publik dan media, tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.

"Setiap pelanggaran Pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," tegas Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono kepada selalu.id saat dikonfirmasi, Selasa (4/6/2024) malam.

Di kesempatan itu Adhy mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan Pilgub dan Pilkada serentak tahun 2024 di Jatim sebesar Rp1,08 triliun. Dimana, dana tersebut teralokasikan untuk KPU Jatim sebesar Rp845 miliar, Bawaslu Jatim Rp111,35 miliar, Polda Jatim Rp110 miliar dan Kodam V/Brawijaya Rp20 miliar.

"Dana tersebut sudah dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp600 miliar atau sudah sekitar 40 persen," cetusnya.

Lebih lanjut, Adhy menambahkan saat ini tengah diproses pencairan dana hibah untuk Pilkada 2024. Oleh sebab itu, ia mendorong kepada Bupati/Walikota untuk segera melakukan percepatan pencairan pendanaan Pilkada serentak tahun 2024 di wilayah masing-masing.

"Mohon juga dibantu dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan penyelenggara dan aparat pengamanan agar Pilkada berjalan lancar dan sukses," pintanya.

Karena menurutnya keberhasilan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator. Yakni, Pilkada berlangsung aman, lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak terjadi konflik yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan terutama konflik kekerasan.

"Mari kita jaga semuanya, semua kondusif dan akhirnya kita mendapatkan kepala daerah yang betul-betul yang diinginkan masyarakat," harapnya.

Baca Juga: DPRD Jatim Desak Pemprov Perhatikan Kesejahteraan Perawat

Editor : Ading
Berita Terbaru

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.

Dugaan Penganiayaan di Super House Surabaya: 3 Orang Diamankan, Polisi Dalami Kelalaian Pengelola

Insiden tersebut menyebabkan korban menderita luka fisik dan trauma berat hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Kaji Ipuk Buka-bukaan Nilai Banpol PDIP Surabaya: Tembus Rp6 Miliar, Wajib Ditanggungjawabkan

Dana tersebut dipastikan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi.

DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

Desakan itu muncul setelah delapan halte yang telah dipasangi iklan mampu menyumbang PAD sebesar Rp583 juta.

Tabrak Truk Parkir, Pasutri di Mojokerto Tewas 

Petugas Unit Gakkum saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa pasangan suami istri tersebut.

Ketika Wabup Sidoarjo Mimik Pakai Dana Pribadi Bangun Jembatan Kedungbanteng–Balongdowo

Setelah bertahun-tahun menunggu realisasi pembangunan, akses yang menjadi urat nadi mobilitas masyarakat tersebut kini memasuki tahap pemasangan box culvert.