Rabu, 22 Jul 2026 14:19 WIB

Dianggap Membahayakan, Komisi VI DPR RI Imbau Telkom Tegas Antisipasi Starlink

Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun

selalu.id - Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun dengan tegas mengingatkan PT Telkom Indonesia agar mengantisipasi masuknya provider penyedia internet berbasis satelit seperti Starlink ke Indonesia.

Hal itu karena berpengaruh terhadap proses bisnis BUMN yang sudah sedari lama di bisnis penyedia jaringan tersebut, seperti Telkom maupun Telkomsel.

"Bagaimana Telkom atau anak perusahaan seperti Telkomsel dan Indihome mengimbangi penyedia jaringan dari luar negeri ini?," ujar Rudi dalam keterangan tertulis yang diterima selalu.id, Minggu (2/6/2024).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengatakan, dengan masuknya Starlink ke Indonesia tentu akan menjadi tantangan bagi BUMN telekomunikasi tersebut. Terlebih, Starlink dinilai dapat menyediakan koneksi internet yang lebih cepat dan berbiaya lebih rendah.

Legislator dari dapil Sumatra Utara III ini juga mengingatkan terkait perkembangan teknologi komunikasi yang sangat pesat. Telkom diharapkan terus beradaptasi dan mampu bersaing.

"Dulu ada telepon rumah, lalu ada wartel. Lalu itu ditinggalkan karena ada HP. Teknologi berkembang cepat, kini ada whatsapp (aplikasi pesan singkat) yang tanpa menggunakan pulsa," urainya.

Rudi pun mewanti-wanti Telkom agar tak ketinggalan dengan masuknya teknologi baru. Ia khawatir dengan persaingan teknologi ini Telkom tak mampu mengimbangi, sehingga produknya tak lagi dipakai masyarakat.

"Ini saya ingatkan, jangan sampai Telkom kalah saing nantinya. Jangan sampai Telkom hilang pendapatan, karena mereka menawarkan yang lebih canggih sekaligus murah," tukas Rudi.

Sementara itu, pihak telkom sampai saat ini masih belum memberikan statement terkait imbauan dari Komisi VI DPR RI tersebut. Menyoal layanan langsung ke konsumen atau Business-to-Consumer (B2C), Starlink melakukan sendiri.

Sekadar diketahui, Telkom juga telah menawarkan bekerja sama dengan perusahaan itu dalam rangka membuka operasional B2C di Indonesia. Namun Starlink menolak tawaran tersebut. Alasannya perusahaan memiliki aturan bisnis tersebut akan dilakukannya sendiri.

Baca Juga: Nama Politisi PDI Perjuangan Terseret Pusaran Korupsi BSPS Sumenep

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sinergi Nasional dari Jember, Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Kemudahan Usaha dan Pembiayaan Murah

Pemerintah Kabupaten Jember terus berkomitmen membantu UMKM agar mampu berkembang menjadi usaha yang lebih produktif dan berdaya saing.

Bantah Suap dan Gratifikasi, Kuasa Hukum Eks Bupati Ponorogo Tegaskan Uang Rp500 Juta Murni Pinjaman

Tim kuasa hukum menyampaikan argumentasi yang menitikberatkan pada belum terbuktinya hubungan antara penerimaan uang yang didakwakan dengan tindakan jabatan.

Terobosan Kesehatan di Jember, Program Home Care Bawa Dokter dan Medis Langsung ke Rumah Warga

Program Home Care merupakan salah satu inovasi Pemkab Jember untuk memperluas akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga yang alami keterbatasan mobilitas.

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT ke-81 RI Diperbolehkan, Asalkan..

Pemkot Surabaya mengimbau seluruh pengurus RT dan RW untuk tetap menjaga transparansi dan melakukan pencatatan keuangan secara terbuka.

Dukung Proyek Strategis Nasional, TPK Merauke Catat Kenaikan Arus Peti Kemas 11,44 Persen

Peningkatan signifikan ini mencerminkan terjaganya pelayanan operasional terminal sekaligus mengukuhkan peran Pelindo dalam mendukung kelancaran arus logistik.

Pledoi Kasus Korupsi Eks Bupati Ponorogo: Sugiri Akui Khilaf, Pengacara Bantah Suap

Pledoi terdakwa dan penasihat hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.