Sabtu, 21 Nov 2026 02:02 WIB

Begini Tanggapan Komisi IX DPR RI Terkait Pemecatan Ratusan Nakes dan Bidan

Foto: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati
Foto: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati

selalu.id - Pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) Non-ASN di Manggarai, NTR dan gagalnya hampir 500-an bidan pendidik yang sedianya akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati.

Anggota Fraksi PKS DPR RI itu mengungkapkan, dua peristiwa ini mencerminkan jika penghargaan atas profesi tenaga kesehatan masih minim di Indonesia. Padahal belum lama negara dan masyarakat menyematkan gelar pahlawan terhadap tenaga kesehatan yang berjuang mempertaruhkan nyawa dalam menangani pandemi Covid-19.

"Kita prihatin kasus dipecatnya 249 Nakes non-ASN di Manggarai dan dibatalkannya SK PPPK hampir 500 bidan pendidik karena persoalan administrasi. Ujung benang merahnya sama, harapan Nakes untuk mendapat kesejahteraan yang layak menjadi menguap," kata Kurniasih dalam keterangannya yang diterima selalu.id, Rabu (17/4/2024).

Dikatakannya, pada kasus pemecatan ratusan Nakes di Manggarai memang menjadi domain pemerintah daerah. Namun, ada baiknya Kementerian Kesehatan juga bisa melakukan cek kondisi di lapangan. Jangan sampai, tegasnya, ada hak-hak Nakes yang diabaikan dan bekerja dengan upah di bawah standar.

"Karena nanti juga bisa memengaruhi pelayanan kesehatan di daerah jika nasib ratusan Nakes ini diberhentikan. Jangan lupa mereka sudah berada di garis depan saat pandemi. Lalu apa penghargaan kita terhadap mereka?," tegas Kurniasih.

Begitupun terhadap kasus gagalnya 500-an bidan pendidik untuk diangkat menjadi PPPK. Hal itu karena persoalan gelar pendidik dan nomenklatur jabatan fungsional yang dibutuhkan.

"Jangan sampai jika terjadi perbedaan norma administrasi lantas menghalangi teman-teman bidan honorer yang sudah mengabdi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di detik terakhir gagal menjadi PPPK. Kemenkes dan BKN mungkin Kemendikbud harus duduk bersama agar 500 bidan ini segera mendapat solusi," tutupnya.

Baca Juga: Bocoran Subsidi BBM di RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna Besok

Editor : Ading
Berita Terbaru

Penjualan Mobil LCGC Turun, Bos Daihatsu Ungkap Penyebabnya

Daihatsu tetap optimistis segmen mobil terjangkau ini akan kembali bergairah dalam jangka panjang seiring dengan pemulihan kondisi ekonomi nasional.

Facebook Luncurkan Aplikasi Baru Bernama Forum, Ini Kegunaan dan Cara Kerjanya

Facebook turut menghadirkan Your Algorithm yang memungkinkan pengguna mengatur topik yang ingin lebih sering muncul atau dikurangi dari feed.

Satgas P2BBL Gagalkan Penyelundupan 500.751 Ekor Benih Bening Lobster Senilai Rp250,38 M

Atas ungkap ini, Satgas P2BBL akan memperketat pengawasan dan penindakan di seluruh simpul transportasi nasional, baik di bandara maupun pelabuhan.

DPRD Surabaya Sentil Kinerja BUMD, Minta PD Pasar Surya Terapkan Pembayaran Nontunai

Selain PD Pasar Surya, Komisi B DPRD Surabaya turut menyoroti kondisi Rumah Potong Hewan (RPH) yang mengalami penurunan produksi.

Polda Jatim Bongkar Sindikat TPPO Lintas Negara, Waspadai Modusnya agar Tidak Tertipu

Saat ini, salah satunya tim masih mendalami kasus dua WNI yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta per bulan.

Jejak Majapahit di Hutan Nganjuk: Mengenal Watu Wayang dan Tradisi Selamatan Warga

Lamidjo berharap situs dan peninggalan nenek moyang tersebut terus dijaga dan dilestarikan agar dapat dikenal oleh generasi mendatang.