Jumat, 05 Jun 2026 08:56 WIB

Bambang Haryo Dipanggil Bawaslu, Begini Reaksi Gerindra Surabaya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 19 Mar 2024 17:12 WIB
Foto: Kantor Bawaslu Surabaya
Foto: Kantor Bawaslu Surabaya

selalu.id - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Surabaya merespon terkait pemanggilan Bambang Haryo Soekartono (BHS) terkait klarifikasi laporan pelanggaran pidana pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso menanggapi dan enggan menjawab banyak perihal laporan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh Ayahnya yakni BHS terkait money politik.

Diketahui BHS merupakan Caleg DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo), sedangkan anaknya, Cahyo maju sebagai Caleg DPRD provinsi Dapil Jatim I (Surabaya).

“Oh, kalau ini saya masih tidak mau berkomentar," ujar Cahyo, melalui pesan singkat kepada selalu.id, Selasa (19/3/2024).

Diberitakan sebelumnya, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Novly Bernado Thyssen memanggil BHS terkait klarifikasi laporan Money Politik.

"Kedatangan pak BHS hari ini dalam rangka pemenuhan panggilan klarifikasi pada kesempatan kedua terkait adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, termasuk dugaan terjadi praktik money politik yang dilakukan oleh beberapa pihak terlapor sesuai jadwal kita tindaklanjuti," jelasnya.

Pemanggilan klarifikasi ini, kata Novli, akan berlanjut ke tahap pembahasan pada tingkat lanjutan mulai dari pengumpulan para pihak terkait untuk didengarkan dan saling kesesuaian atau tidak antara pelapor, saksi dan terlapor.

Tak hanya itu, termasuk barang bukti yang disuguhkan cukup melengkapi unsur pidana pemilu atau tidak akan dibahas ke Gakkumdu (penegakan hukum terpadu).

Disinggung apakah juga termasuk beredarnya video gambar yang menunjukkan adanya money politik yang dilakukan oleh beberapa pihak terlapor di Kota Surabaya, Novli enggan menjawab.

" Yang jelas, nanti akan dipanggil berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu ini. Pak BHS juga sudah terangkan di tahap klarifikasi keterangan, selanjutnya untuk mekanisme  pemeriksaan proses di Gakkumdu dibahas lebih lanjut," ungkapnya.

Sementara BHS keluar dari ruang kantor Bawaslu tak banyak berikan tanggapan. BHS singkat menjawab gak ada masalah.

"Nggak, nggak ada masalah gak ada apa-apa, cukup ya," sahutnya.

Sesuai surat yang tertanggal 14 Maret 2024 tersebut, ketiga nama yang diminta sesui dengan diundangnya BHS ke Bawaslu Kota Surabaya untuk dimintai klarifikasi terkait laporan nomor: 011/Reg/LP/PL/Kota/16.01/111/2024 untuk klarifikasi adalah :

1. Bahtiyar Rifai, SH (Calon Anggota DPRD Kota Surabaya 4 - Partai Gerindra Dapil Surabaya 4).

2. Cahyo Harjo Prakoso, SH., MH (Calon Anggota DPRD Provinsi Jatim Dapil Jatim 1).

3. Ir. Bambang Haryo Soekartono (Calon Anggota DPR RI Dapil Jatim 1)

Baca Juga: Pokir Dewan Belum Jalan, Fraksi Gerindra Tegur Pemkot Surabaya

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.