Sabtu, 22 Jun 2024 23:57 WIB

Kritisi Sistem Demokrasi, Pemuda Jatim Beragam Gelar Aksi Jalan Tunjungan

  • Reporter : Ade Resty
  • | Rabu, 07 Feb 2024 18:52 WIB
Aksi Jalan Tunjungan

Aksi Jalan Tunjungan

selalu.id - Jawa Timur Bersama Ganjar-Mahfud (Jatim Beragam) menggelar aksi mengkritik sikap politik Presiden Jokowi di Pemilu 2024, di Jalan Tunjungan, Surabaya, Rabu (7/2/2024).

Ketua Jatim Beragam Cabang Surabaya, Arvian Fahmi Kusuma mengatakan aksi ini juga karena beberapa isu panas menjelang pencoblosan Pilpres 2024 ini membuat demokrasi di Indonesia mengalami guncangan.

Baca Juga: Bawaslu Sebut Video Bocah Coblos Surat Suara di Sampang Masuk Ranah Pidana

“Rentetan problematika ini dimulai dari putusan yang melanggar etik oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memutuskan untuk meloloskan putra dari Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden,” kata Arvian.

Arvian juga menyampaikan, hal ini diperparah dengan statement kontradiktif Jokowi yang menyatakan, bahwa Presiden diperbolehkan untuk berkampanye. Padahal. dalam argumentasi lain Jokowi pernah bilang seluruh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, Aparatur Sipil Negara, TNI, dan Polri harus bersikap netral.

“Inkonsistensi argumentasi ini mengindikasikan adanya sebuah kepentingan untuk melenggangkan salah satu pihak menuju kursi kepresidenan,” tegasnya.

Tak hanya itu, terkait dengan pembagian Bantuan Sosial oleh presiden Jokowi yang dinilai memiliki muatan politik untuk membangun penokohan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga netralitas aparatur negara pada Pemilu 2024 perlu untuk di pertanyakan.

Baca Juga: Cerita Tetangga Khofifah yang Mengaku Beda Pilihan di Pilpres 2024

“Hal ini tentu berbahaya dikarenakan pemerintah memiliki segala instrumen dalam mengarahkan dan mengendalikan opini, narasi dan pilihan publik,” jelasnya.

Oleh karenanya, Jatim Beragam melakukan aksi inj menjaga penegakan marwah Konstitusi Negara Republik Indonesia, prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial.

Ia pun membeberkan ada beberapa desakan dari Jawa Timur Beragam bersama Masyarakat Surabaya menyatakan pertama mendesak Presiden Joko Widodo untuk tidak memanfaatkan dan menggunakan lembaga kepresidenan dalam menunaikan kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu Pasangan Calon pemilu 2024.

Kedua menuntut Presiden Jokowi beserta jajarannya untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

Baca Juga: Jelang Coblosan Pemilu, PDIP Surabaya Serentak Gelar Patroli Bersama Warga

Ketiga, mendesak calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim kampanye Pasangan Calon Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

“Kemudian keempat, seluruh masyarakat Surabaya untuk memberikan sikap tegas terhadap problema yang terjadi,” pungkasnya.

Editor : Ading