Senin, 02 Feb 2026 12:08 WIB

Ketua Komisi A DPRD Surabaya Sesalkan Tindak Anarkis Aksi Buruh

  • Penulis : Ading
  • | Kamis, 30 Nov 2023 19:39 WIB
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni

selalu.id - Ratusan massa melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis (30/11/2023). Aksi ini menuntut kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Timur tahun 2024 sebesar 15 persen.

Aksi demonstrasi ini diorganisir oleh Partai Buruh dan belasan serikat pekerja lainnya, antara lain KSPSI, KSPI, KSBSI, SARBUMUSI, FSPMI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP TSK SPSI, FSP KAHUT SPS, FSP KAHUTINDO, FSP KEP KSPI, SPN, FSP FARKES, REF KSPI, FSP PPMI SPSI, FTA KSBSI, NIKEUBA KSBSI, LOMENIK KSBSI, FSP PAR SPSI, FSP PPMI KSPI dan NIBA SPSI.

Sayangnya aksi massa yang terjadi hari ini diwarnai dengan tindak anarkis, yakni dua orang petugas Satpol PP yang sedang bertugas dianiaya oleh beberapa pelaku aksi. Kejadian tersebut bermula saat massa melakukan aksi di sekitar Taman Pelangi atau Bundaran Dolog, pada pukul 14.30 WIB, seorang petugas Satpol PP diketahui pada awalnya hendak membantu warga yang ingin melintas kepadatan massa, tetapi oknum dari aksi massa justru mengamuk dan menendang petugas Satpol PP tersebut.

Perlakuan anarkis itu pun terekam sebagai video amatir yang kemudian tersebar melalui Whatsapp. Saat dikonfirmasi Kepala Satpol PP Surabaya M. Fikser membenarkan rekaman tersebut. Ia menyebut bahwa kejadian sebenarnya terdapat dua orang petugas yang dianiaya massa.

Terkait hal itu, Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Arif Fathoni menyesalkan tercorengnya semangat demokrasi yang terjadi.

"Saya menyesalkan tindak kekerasan yang dilakukan teman-teman buruh yang sedang melakukan aksi unjuk rasa terhadap personil Satpol PP Kota Surabaya, mengingat personil Satpol PP tidak melakukan tindakan represif dalam aksi tersebut," ujar Toni sapaan akrabnya kepada selalu.id

Menurut Toni, memperjuangkan hak di era demokrasi seperti saat ini adalah sebuah keniscayaan, namun hal tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berharap pimpinan serikat(aksi) bisa menghimbau dan mengendalikan anggotanya untuk menjauhi tindakan2 anarkis.

Dalam pandangannya, buruh yang melakukan aksi massa dan personil Satpol PP yang bertugas juga sama-sama insan manusia yang tidak selayaknya menjadi objek kekerasan.

"Saya berharap pimpinan aksi bisa datang silaturrahim ke Pemkot Surabaya, mengingat selama ini hubungan antara Pemkot Surabaya dengan teman-teman serikat pekerja berjalan dengan harmoni, persoalan yang muncul akibat konflik hubungan industrial selama ini juga diwadahi dengan baik oleh Dinas Tenaga Kerja kota Surabaya," tambahnya.

Terakhir, ia pun menilai bahwa aksi unjuk rasa adalah hak asasi, tapi dibalik hak asasi tersebut tersimpan kewajiban kasasi yakni menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Baca Juga: Mogok Jagal Pegirian Sempat Ganggu Pasokan, RPH Pastikan Stok Daging Surabaya Aman

Editor : Ading
Berita Terbaru

Ramalan Zodiak Hari Ini: Banyak Kabar Gembira, Dari Keuangan hingga Karier

Ramalan zodiak hari ini meliputi seputar percintaan, keuangan dan karier bisa menjadi prediksi peruntungan di masa depan.

Persebaya Surabaya Gagal Menang atas Dewa United

Pada laga pekan ke-19 BRI Super League 2025/2026 ini, Bajul Ijo-julukan Persebaya, hanya mampu memetik satu poin, tidak seperti yang diharapkan.

Hujan Angin Terjang Surabaya, 9 Pohon Tumbang

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Dedik Irianto mengatakan bahwa pohon tumbang itu telah dievakuasi dan dinyatakan kondusif.

Hujan dan Angin Kencang Landa Mojokerto, Rusak 39 Rumah Warga

Selain mengakibatkan puluhan rumah rusak, angin kencang juga menumbangkan puluhan pohon di beberapa jalan raya dan desa.

Persebaya Surabaya Vs Dewa United: Duel Panas Sarat Ambisi di GBT

Laga ini diprediksi berlangsung panas dan sengit, mengingat kedua tim sama-sama memburu poin penuh demi memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Bentuk Satgas Khusus, Cara Bupati Jember Atasi Banjir dan Kemiskinan

Pembentukan ini menjadi upaya serius pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir, kemiskinan ekstrem, hingga masalah kesehatan ibu dan anak.