Tandatangani RAPBD Kota Batu 2022, DPRD: Sukseskan Desa Berdaya Kota Berjaya

Batu (selalu.id) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batu menggelar rapat paripurna dengan agenda Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2022, pada Jumat (26/11) secara teleconference.

Baca Juga: 5 Outsourcing dan 4 RT/RW/LPMK Jadi Caleg, Wali Kota Eri Ancam Sanksi Berat

Dalam siaran persnya disebutkan, rapat ini diawali dengan penyampaian pendapat DPRD Kota Batu oleh Wakil Ketua DPRD II Kota Batu, Heli Suyanto yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama terhadap raperda APBD Tahun 2022, serta pendapat akhir dari Wali Kota Batu atas Raperda tersebut.

Membacakan pendapat DPRD Kota Batu, Heli Suyanto, memberikan beberapa rekomendasi kepada Pemkot Batu. Salah satunya adalah menekankan komunikasi dan sinergi antara DPRD dengan Pemkot Batu. Selain itu, Punjul juga menyoroti tentang komitmen SKPD dalam menjalankan kegiatan pemulihan ekonomi Kota Batu di masa pandemi. 

"Pemkot Batu harus hadir dalam upaya mensukseskan desa berdaya, pendampingan dan anggaran cukup terkait pengelolaan bumdes agar dapat mencapai Desa Berdaya Kota Berjaya," ujarnya. 

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, membacakan sambutan Wali Kota Batu. Punjul menyampaikan terimakasih kepada Tim Banggar dan semua pihak yang terkait, sehingga R-APBD Tahun 2022 dapat diselesaikan dan disepakati bersama. Meskipun di tahun 2020 dan 2021 perekonomian terdampak oleh pandemi, namun di tahun terakhir RPJMD, Punjul berharap melalui pemantapan kualitas SDM, pemulihan ekonomi melalui UMKM, Pertanian dan Pariwisata, Pemantapan Ketertiban umum, serta Tata Kelola Pelayanan Publik menggunakan IT dan strategi fiskal, tahun 2022 Kota Batu bisa lebih sejahtera. 

Masih menurut Punjul, fokus prioritas pembangunan tahun 2022 adalah penekanan pada upaya pemulihan penguatan kinerja daerah. Upaya tersebut dimulai dengan pemantapan kondisi sosial dan trantib wilayah, kemudian penguatan kualitas SDM dan pelayanan dasar, pemulihan ekonomi daerah berbasis transformasi ekonomi unggulan (Pertanian, Pariwisata dan UMKM) serta pemberdayaan desa. 

Selain itu, upaya dilanjutkan dengan pemantapan infrastruktur dan penataan ruang kota yang berkelanjutan, yang terakhir adalah penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Editor : Redaksi