Tuntut Distribusi BLT, Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur Jawa Timur
- Penulis : Ade Resty
- | Rabu, 21 Sep 2022 19:03 WIB
selalu.id - Ratusan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi Kantor Gubernur Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (21/9/2022).
Aksi mahasiswa tersebut membawa 12 tuntutan, salah satunya meminta pemerintah menetapkan regulasi subsidi BBM.
Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus
Koordinator massa aksi, Jenggala Prasasti menjelaskan, tuntutan mereka salah satunya meminta pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Pihaknya meminta pemerintag untuk menetapkan regulasi subsidi BBM yang memihak pada masyarakat kurang mampu.
Baca Juga: Beredar Kabar Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel, Ada Apa?
"Kami meminta pemerintah untuk meningkatkan efektivitas transportasi publik, untuk menghindari kebocoran pemberian subsidi. Keempat kita meminta pemerintah menunda pengesahan RUU KUHP," kata Jenggala, saat ditemui selalu.id di lokasi.
Lebih lanjut Jenggela menegaskan, pihaknya meminta agar Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menemui mereka. Bukan perwakilan Pemerintah Provinsi, apabila Khofifah tak mau menemui, mereka tak mau beranjak.
Baca Juga: Mampir di Surabaya, Hasto Bicara Soal Tudingan PDIP Sebagai Dalang Aksi Demonstrasi
"Kita butuh bu Khofifah figur pemimpin Jatim dan perwalilan pemerintah pusat yang punya tanggung jawab penuh atas kondisi hari ini," ungkapnya. (Ade/SL1)
Berikut 12 tuntutana massa mahasiwa UPN Jawa Timur, yakni:
1. Menyelesaikan permasalahan dalam pendistribusian BLT
2. Menetapkan regulasi subsidi BBM yang memihak pada masyarakat kurang mampu
3. Meningkatkan efektivitas transportasi publik
4. Munda pengesahan RUU KUHP
5. Membuka kembali dan menyelesaikan kasus pelanggaran ham berat
6. Bertanggung jawab kepada keluarga korban
7. Membentuk tim Khusus penyelidima independen
8. Melakukan pembenahan dalam internal kepolisian
Mengaji ulang aturan serta UU terkait kepolisian
9. Menunda pembangunan IKN baru. Menginhay kondisi ekonomi yanh masih belum stabil
10. Memprioritaskan pembangunan daerah
11. Menuntut pemerintah agar melibatkan lebih banuak komponen masyarakat dan tenaga ahli dalam tahapan perencanaan RUU Sisdiknas dsn RUU KUHP
12 Mengptimalkan UU PDP untuk solusi kemanan dan kebocoran data.
