Kamis, 23 Jul 2026 07:16 WIB

Harga Sapi Anjlok Terdampak PMK Jelang Idul Adha, Ini Penjelasan Pakar Unair

  • Penulis : Ade Resty
  • | Kamis, 23 Jun 2022 19:19 WIB
Peternakan sapi
Peternakan sapi

selalu.id - Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak di Indonesia memberikan dampak dengan harga sapi menjelang Idul Adha 1443 H mendatang.

Dengan dampaknya harga sapi tersebut, Pakar Unair atau Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga, Rossanto Dwi Handayo, menyampaikan sejumlah alasan bahwa harga sapi saat ini menjadi dua bagian

Baca Juga: Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Rossanto mengatakan, untuk daerah yang terindikasi terkena wabah PMK, maka harga sapi akan menurun. Sedangkan, daerah yang tidak terkena wabah PMK harga sapi akan meningkat.

"Masyarakat cenderung tidak percaya untuk membeli sapi pada daerah-daerah yang terindikasi terkena wabah PMK. Ini pengaruh
pada supply dan demand sapi di suatu daerah dan mempengaruhi harga pasarnya,"kata Rossanto, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, harga sapi menjelang Idul Adha terutama mulai dua minggu sebelumnya diprediksi akan meningkat.

Sebab, demand yang akan meningkat, para peternak juga akan tetap berusaha menjual sapi-sapinya yang terdampak wabah PMK.

Kata dia, sampai saat ini belum ada evidence penularan PMK dari hewan kepada manusia selama daging tersebut dimasak dengan benar.

Baca Juga: 75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

"Mereka (peternak) akan tetap menjual itu (sapi terdampak wabah PMK) secara tidak melalui lembaga formal, misalnya RPH (rumah potong hewan) karena sapi-sapi yang masuk ke RPH ini sudah harus terstandarisasi, harus mendapat stempel kesehatan dari balai karantina hewan, dari dinas setempat," terang Rossanto.

Lebih lanjut Rossanto menjelaskan, kembalinya harga sapi ke harga normal dimungkinkan jika pemerintah melakukan mitigasi yang optimal. Apalagi, saat ini predikat Indonesia sebagai negara bebas PMK telah dicabut.

"Pemerintah harus bisa menyediakan vaksinasi sebagai upaya mitigasi secara masif untuk mengatasi itu (wabah PMK)," tegasnya.

"Karena kalau tidak maka penyebaran akan semakin meningkat dan tentunya akan merugikan produsen dan juga masyarakat itu sendiri sebagai pembeli," tambahnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Desak Dishub Garap Iklan di 69 Halte untuk Dongkrak PAD

Rossanto juga menyarankan sejumlah solusi yang bisa dilakukan untuk mengendalikan harga sapi. Salah satunya dengan melakukan impor yang bisa menjaga ketahanan pangan.

"karena daging ini juga memberikan kontribusi terhadap inflasi, sehingga bisa melebar ke sektor-sektor yang lain," terangnya.

Selain itu, revolusi industri di peternakan juga bisa dilakukan pemerintah agar wabah PMK dapat terkendali dengan baik. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Ramalan Zodiak Hari Ini: Ada yang Tidak Konsisten, Tapi Keberuntungan juga Datang

Ramalan zodiak pada umumnya meliputi tentang kehidupan secara umum, kesehatan, pekerjaan, hingga cinta. Kali ini keberuntungan juga datang.

Langkah Nyata Pemkab Jember dalam Hadirkan Layanan Gratis dan Sejahterakan Guru Ngaji

Pemkab Jember berharap informasi mengenai layanan administrasi, kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.