Jumat, 05 Jun 2026 08:21 WIB

Protes Kinerja Disbudpar Jatim, Seniman Surabaya Bakal Gelar Aksi di Grahadi

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 12 Apr 2022 23:37 WIB
Koodinator Lapangan (Korlap) Aksi Seniman menggugat, Slamet Gaprak
Koodinator Lapangan (Korlap) Aksi Seniman menggugat, Slamet Gaprak

selalu.id - Seniman Surabaya berencana menggelar Aksi di Gedung Grahadi pada Rabu (13/4/2022) besok. Mereka akan menggugat kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang tidak transparansi terhadap pelaku kesenian.

Koodinator Lapangan (Korlap) Aksi Seniman menggugat, Slamet Gaprak mengatakan, kebijakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto disebut tidak mempunyai akuntabilitas terhadap para kesenian.

Baca Juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

"Karena dia sangat tidak menghargai bagaimana pengkakas atau merumuskan sebuah program itu, mekanisme yang lahirnya di Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di Balai Pemuda," kata Slamet, saat ditemui di Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Balai Pemuda, Selasa (12/4/2022).

Slamet menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan dua aksi terkait permasalahan ini.

Soal pemberian tali asih pun masih dipertanyakan perubahan mekanismenya yang melibatkan dewan kesenian. Tetapi selama Sinarto menjabat Seniman Surabaya tak mendapatkannya sama sekali.

"Setelah berkembang menjadi APBD itu masih tetap dewan kesenian di daerah kabupaten kota, untuk saat ini dewan kesenian dilibatkan. Tetapi surabaya tidak dilibatkan,"ujarnya.

Baca Juga: Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Lebih lanjut Slamet menyampaikan, bahwa penjaga situs program tersebut justru dilibatkan. Menurutnya seharusnya mereka mempunyai wadah sendiri, untuk mengajukannya.

Apalagi, kata Slamet, penjaga situs tersebut bukanlah seniman. Bahkan nominal yang diberikan kepada penjaga situs justru dapat lebih banyak, daripada pelaku kesenian.

"Aku lebih mementingkan bagaimana kebijakan seorang pimpinan sangat tidak akuntabel, tidak pernah menjaga sejarah, tali asih dengan sistem seperti itu yang mereka buat, artinya Surabaya ada diskriminasi,"tegasnya.

Baca Juga: Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Dalam aksinya nanti, Slamet menerangkan, para seniman bakal menggugat kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim terkait transparansi anggaran, kemudian penerima, dan transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Slamet mengungkapkan, dirinya akan membuat program reguler mengeksplorasi ruang publik yang dinamakan Grahadis sebagai simbol negara. Hal itu untuk dibuat  kepentingan ruang publik kesenian. 

"Dijinkan atau tidak, saya bikin ekplorasi itu sebagai program saya. Entah dua bulan sekali atau satu bulan sekali, yang  saya ekplorasi kasus-kasus  asistik yang ada di Jawa Timur," jelasnya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.

Mahasiswa Statistika Bisnis ITS Pelajari Penerapan ISO 9001:2015 di Terminal Petikemas Surabaya

Mahasiswa diharapkan mampu menjembatani pemahaman teoritis yang diperoleh di kelas dengan praktik nyata di lapangan.

Polresta Sidoarjo Bongkar Jaringan Narkotika Internasional Senilai Puluhan Miliar

Saat ini penyidik masih mengembangkan kedua perkara tersebut guna mengungkap jaringan yang lebih luas.