selalu.id - Seniman Surabaya berencana menggelar Aksi di Gedung Grahadi pada Rabu (13/4/2022) besok. Mereka akan menggugat kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur yang tidak transparansi terhadap pelaku kesenian.
Koodinator Lapangan (Korlap) Aksi Seniman menggugat, Slamet Gaprak mengatakan, kebijakan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Sinarto disebut tidak mempunyai akuntabilitas terhadap para kesenian.
Baca Juga: Pagelaran Angklung Meriahkan Peringatan Hari Ibu 2024 di PT SIER
"Karena dia sangat tidak menghargai bagaimana pengkakas atau merumuskan sebuah program itu, mekanisme yang lahirnya di Dewan Kesenian Surabaya (DKS) di Balai Pemuda," kata Slamet, saat ditemui di Dewan Kesenian Surabaya (DKS), Balai Pemuda, Selasa (12/4/2022).
Slamet menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan dua aksi terkait permasalahan ini.
Soal pemberian tali asih pun masih dipertanyakan perubahan mekanismenya yang melibatkan dewan kesenian. Tetapi selama Sinarto menjabat Seniman Surabaya tak mendapatkannya sama sekali.
"Setelah berkembang menjadi APBD itu masih tetap dewan kesenian di daerah kabupaten kota, untuk saat ini dewan kesenian dilibatkan. Tetapi surabaya tidak dilibatkan,"ujarnya.
Baca Juga: Diklaim jadi Pameran Seni Rupa Terbesar di Surabaya, Begini Ulasan ARTSUBS 2024
Lebih lanjut Slamet menyampaikan, bahwa penjaga situs program tersebut justru dilibatkan. Menurutnya seharusnya mereka mempunyai wadah sendiri, untuk mengajukannya.
Apalagi, kata Slamet, penjaga situs tersebut bukanlah seniman. Bahkan nominal yang diberikan kepada penjaga situs justru dapat lebih banyak, daripada pelaku kesenian.
"Aku lebih mementingkan bagaimana kebijakan seorang pimpinan sangat tidak akuntabel, tidak pernah menjaga sejarah, tali asih dengan sistem seperti itu yang mereka buat, artinya Surabaya ada diskriminasi,"tegasnya.
Baca Juga: Favehotel Ajak Anak Muda Kreatif Melalui Seni Kolase
Dalam aksinya nanti, Slamet menerangkan, para seniman bakal menggugat kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim terkait transparansi anggaran, kemudian penerima, dan transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Slamet mengungkapkan, dirinya akan membuat program reguler mengeksplorasi ruang publik yang dinamakan Grahadis sebagai simbol negara. Hal itu untuk dibuat kepentingan ruang publik kesenian.
"Dijinkan atau tidak, saya bikin ekplorasi itu sebagai program saya. Entah dua bulan sekali atau satu bulan sekali, yang saya ekplorasi kasus-kasus asistik yang ada di Jawa Timur," jelasnya. (Ade/SL1)
Editor : Redaksi