Dorong Peningkatan Kualitas Demokrasi, PDIP Tegaskan Pedoman Nasionalisme Hadapi Geopolitik Global
- Penulis : Dony Maulana
- | Sabtu, 17 Jan 2026 09:49 WIB
selalu.id - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa partai tersebut menjadikan tiga pilar utama sebagai pedoman dalam menghadapi dinamika geopolitik global dan tantangan nasional saat ini. Pilar tersebut adalah memperkokoh kedaulatan politik, berdikari dalam bidang ekonomi, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
"Kita menolak segala bentuk tekanan, ketergantungan, dan dominasi kekuatan asing maupun kepentingan ekonomi global yang merugikan kepentingan nasional," ujarnya saat ditemui di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Baca Juga: Curhatan Hasto Kristiyanto Saat Berada di Tahanan KPK
Menurutnya, seluruh kebijakan negara harus dijalankan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepentingan Rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan berkeadaban.
Dalam pembahasan terkait isu Pilkada tidak langsung, Hasto mengungkapkan kekhawatiran terkait banyaknya praktik 'moneypolitik' yang mengganggu proses demokrasi. Ia menegaskan bahwa rekomendasi partai harus dijalankan dengan integritas dan tidak boleh diperjualbelikan demi kepentingan individu atau kelompok tertentu.
Terkait upaya meningkatkan sistem pemilihan, Hasto menyampaikan bahwa gagasan simulasi e-voting untuk Pilkada mendatang bukanlah hal baru. "Gagasan ini muncul sejak 10 tahun lalu oleh ibu Megawati Soekarnoputri," jelasnya.
Selain itu, PDIP juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas demokrasi Indonesia melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah pelaksanaan fungsi kontrol dan penyeimbang kekuasaan (checks and balances) secara efektif melalui lembaga partai politik, pemberlakuan perlakuan setara bagi seluruh partai, reformasi sistem hukum yang berkeadilan, penguatan masyarakat sipil, kebebasan pers, serta perlindungan hak warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai amanat UUD 1945.
