Cabai Meroket Jelang Nataru, DPRD Nilai Pemkot Lambat Hadapi Gejolak Harga
- Penulis : Ade Resty
- | Kamis, 18 Des 2025 14:52 WIB
selalu.id – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Yuga Pratisabda Widyawasta, menyoroti lonjakan harga cabai menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025. Ia menilai langkah antisipasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap gejolak harga komoditas musiman belum berjalan optimal.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Dugaan Ketidaklengkapan Izin Pasar di Kawasan Tanjungsari
Yuga menyebut, kenaikan harga menjelang hari besar keagamaan seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal, terlebih dengan adanya faktor cuaca ekstrem yang berpotensi memicu gagal panen di daerah penghasil.
“Kalau momen keagamaan itu sebenarnya sudah bisa diprediksi. Harga pasti naik. Ditambah cuaca yang kurang baik. Yang justru saya soroti bukan beras atau gula, tapi komoditas sekunder yang menjelang primer, seperti cabai dan bawang. Ini yang sekarang naik kencang,” ujar Yuga kepada selalu.id, Kamis (18/12/2025).
Ia mengungkapkan, harga cabai merah di Surabaya saat ini telah menyentuh Rp70 ribu per kilogram dan berpotensi menembus Rp100 ribu per kilogram hingga akhir Desember jika tidak ada langkah pengendalian yang lebih kuat.
Menurutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seharusnya sejak jauh hari menyiapkan skema pengamanan pasokan, termasuk membuka jalur distribusi dari daerah penghasil di luar Jawa Timur.
“Kalau Lumajang, Tuban, Lamongan, Banyuwangi gagal panen, jangan berhenti di situ. Bisa ambil dari Lombok atau NTB yang merupakan daerah penghasil besar. Informasi seperti ini justru sering lebih dulu diketahui pedagang,” katanya.
Politisi PSI itu menilai, operasi pasar saja tidak cukup apabila tidak dibarengi dengan koordinasi lintas daerah serta penguasaan data distribusi oleh Pemkot dan PD Pasar.
“PD Pasar harus punya data. Harga di daerah asal berapa, ongkos kirim berapa, lalu harga jual wajar di Surabaya berapa. Jangan sampai pedagang berjalan sendiri tanpa kehadiran pemerintah, karena di situ rawan permainan distribusi,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik agar masyarakat memahami faktor penyebab kenaikan harga.
Baca Juga: Gandeng UNDP, Cara Pemerintah Cegah Pencemaran Plastik Sungai di Surabaya
“Ini soal permintaan tinggi dan pasokan terbatas. Secara ekonomi pasti harga naik. Tapi setelah Nataru, harga juga biasanya turun karena sifatnya fluktuatif,” ujarnya.
Terkait langkah Pemkot mendorong urban farming sebagai upaya pengendalian inflasi, Yuga menilai program tersebut positif, namun dampaknya masih terbatas.
“Urban farming itu alternatif yang baik, tapi harus realistis. Kalau dihitung tonasenya dibanding kebutuhan warga Surabaya, pengaruhnya mungkin hanya 5 sampai 10 persen. Meski begitu, tetap ada manfaatnya,” katanya.
Yuga menegaskan, pengendalian inflasi menjelang Nataru membutuhkan komunikasi intensif dengan daerah penghasil, sinergi kuat dengan PD Pasar, serta pengawasan distribusi sejak dini.
Baca Juga: Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya
Sementara itu, ia mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang menggandeng Satgas Pangan dan BPOM dalam mengawasi peredaran parsel menjelang Nataru. Menurutnya, pengawasan tersebut penting untuk mencegah peredaran produk mendekati kedaluwarsa.
“Modus parsel itu sering kali isinya barang yang hampir kedaluwarsa. Ini berbahaya bagi warga, jadi pengawasan seperti ini memang perlu,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pelaku UMKM agar tetap menjaga kepercayaan konsumen.
“Perhatikan tanggal kedaluwarsa. Jangan hanya mengejar keuntungan sesaat. Lebih baik jaga nama baik usaha,” pungkas Yuga.
Editor : Ading
