Kamis, 19 Nov 2026 15:53 WIB

Aturan 3 KK Dicabut, DPRD Surabaya Minta Segera Susun Perda Baru

  • Penulis : Ade Resty
  • | Selasa, 23 Sep 2025 21:36 WIB

selalu.id - Komisi A DPRD Surabaya sepakat merekomendasikan pencabutan Surat Edaran (SE) Sekda Nomor 400.12/10518/436.7.11/2024 yang membatasi maksimal tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu alamat.

 

Baca Juga: Pemkot dan DPRD Mojokerto Setujui 13 Raperda, Fokus APBD 2027 di Pendidikan dan Stunting

Kesepakatan itu diputuskan dalam rapat dengar pendapat bersama warga Simolawang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) di DPRD Surabaya, Selasa (23/9/2025).

 

“Semua sepakat. Rekomendasi ini bahkan tertuang dalam notulensi resmi rapat. Pertama, kami meminta pencabutan SE Sekda yang terbit 31 Mei 2024,” ujar Anggota Komisi A, Mohammad Saifuddin.

 

Menurut Saifuddin, aturan pengganti harus berupa produk hukum yang jelas, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwali). “Surat edaran tidak bisa dikatakan produk hukum, karena sifatnya hanya mengatur internal,” tegasnya.

 

Saifuddin menambahkan, Kepala Dispendukcapil sudah memastikan bahwa Rancangan Perda (Raperda) Administrasi Kependudukan akan diajukan pada Oktober 2025. Pembahasan raperda akan melibatkan Badan Musyawarah (Banmus) hingga Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

 

Anggota Komisi A lainnya, Azhar Kahfi, menyebut pencabutan SE menjadi kabar gembira bagi warga yang merasa haknya dibatasi. “Alhamdulillah, dengan dicabutnya SE Sekda, hak warga dalam urusan kependudukan jadi lebih jelas,” ujarnya.

 

Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko (Cak Yebe), memastikan aspirasi warga sudah dicermati. Ia menegaskan, pihaknya resmi merekomendasikan pencabutan SE sekaligus mendorong penyusunan perda baru.

 

“Dengan perda, Pemkot Surabaya akan punya payung hukum kuat untuk memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan adil, transparan, dan tidak merugikan warga,” kata Cak Yebe.

 

Baca Juga: Pemkab Pasuruan Usulkan Lima Raperda 2026, Masa Jabatan Kades Juga Diatur

Adapun hasil kesepakatan Komisi A DPRD Surabaya mencakup empat poin:

 

1. Mencabut SE Sekda Kota Surabaya Nomor 400.12/10518/436.7.11/2024 tentang layanan pecah KK.

 

 

2. Meminta Pemkot segera mengajukan Raperda atau Perwali Administrasi Kependudukan.

 

 

Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti Data Warga: Baru Dibetulkan Saat Butuh Bantuan, BPJS hingga Waris

3. Dispendukcapil wajib memberikan pelayanan maksimal terhadap dokumen kependudukan.

 

 

4. Komisi A DPRD Surabaya dilibatkan dalam perencanaan dan pembahasan kebijakan kependudukan.

 

 

 

Kesepakatan ini diharapkan menjadi solusi permanen atas polemik pembatasan tiga KK dalam satu alamat yang lebih dari setahun memicu keluhan warga.

Editor : Ading
Berita Terbaru

Sungai Sukomoro Dipenuhi Eceng Gondok, Pemkab Nganjuk Gercep Normalisasi

Saluran tersebut sering mengalami limpasan air saat hujan deras hingga menggenangi jalan utama.

Warga Demo Gegara Sawah dan Sungai Diduga Tercemar Limbah PT Belfoods di Nganjuk

Limbah tersebut diduga mengalir ke area persawahan dan aliran Sungai Ngangkatan, Talang Rejoso, dan sekitarnya.

Bawaslu Sidoarjo Kini Miliki Pojok Pengawasan Ruang Edukasi Demokrasi Bagi Masyarakat

Demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin melalui pemungutan suara, melainkan tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas setiap tahapan penyelenggaraan

Puluhan Rumah Retak Imbas Proyek, DPRKPP Surabaya Bakal Cek Jam Operasional

DPRKPP menyatakan perlu melakukan pengecekan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya.

Strategi Pemkot Surabaya Hadapi Musim Hujan, 5 Rumah Pompa hingga Normalisasi Sungai Dikebut

Langkah tersebut dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan yang selama ini rawan terdampak genangan.

Empat Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Mojokerto Tewaskan 2 Orang

Proses evakuasi dua korban meninggal memakan waktu hingga 2 jam.