4 Juta Warga Jatim Masih Miskin, Gerindra Desak RPJMD Fokus Wilayah Tertinggal
- Penulis : Dony Maulana
- | Jumat, 11 Jul 2025 12:57 WIB
selalu.id – Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Namun, persetujuan tersebut disertai catatan kritis terkait ketimpangan wilayah dan persoalan sosial ekonomi.
Baca Juga: DPRD Surabaya Soroti U-Ditch Tak Kunjung Terealisasi di Lontar
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Farid Kurniawan Aditama, menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi panduan nyata pembangunan lima tahun ke depan, bukan sekadar formalitas. Ia mendesak agar RPJMD selaras dengan target besar menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu sorotan utama adalah masih tingginya angka kemiskinan di Jatim. Hingga 2024, hampir 4 juta warga hidup di bawah garis kemiskinan. Wilayah seperti Madura, Probolinggo, Tuban, dan Ngawi disebut membutuhkan kebijakan afirmatif.
“Kami mendorong percepatan pembangunan di wilayah tersebut melalui peningkatan layanan dasar dan kualitas SDM,” ujarnya.
Gerindra juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang terpusat di kawasan Gerbangkertasusila. Mereka mendesak pengembangan pusat ekonomi baru di Madura, Pantura, Mataraman, dan Tapal Kuda untuk pemerataan wilayah.
Dari sisi kebencanaan, Gerindra meminta Pemprov mampu merespons bencana dalam waktu maksimal 2x24 jam, mengingat Jawa Timur merupakan daerah rawan.
Baca Juga: Gerindra Jatim Siapkan Sanksi Pemecatan hingga PAW Bagi Kadernya yang Pesta Sabu di Surabaya
Di sektor fiskal, Fraksi Gerindra menilai target pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,87 persen terlalu rendah. Mereka mendorong target ditingkatkan menjadi 5–7 persen, dengan efisiensi anggaran yang fokus pada program prioritas.
Pengelolaan aset dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. Gerindra menilai banyak aset mangkrak dan beberapa BUMD justru menjadi beban. Pihaknya meminta evaluasi menyeluruh dan masterplan optimalisasi aset untuk mendukung sektor UMKM.
Sektor pertanian dan perikanan juga mendapat perhatian. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB dinilai menurun. Gerindra mendorong hilirisasi, perlindungan lahan pangan, serta dukungan teknologi dan insentif untuk pelaku sektor.
Baca Juga: Gerindra Soroti Turunnya Anggaran Pertanian, Kehutanan dan Energi di RAPBD Jatim 2027
Persoalan sosial turut disorot, seperti kasus perkawinan anak (8.753 kasus), kekerasan (1.800 kasus), dan perceraian (lebih dari 77 ribu kasus) pada 2024. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya ketahanan keluarga, pendidikan perempuan, dan peran ibu dalam pembangunan sosial.
Meski mengapresiasi capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang melebihi target, Gerindra menekankan penguatan program lingkungan melalui pendekatan Green dan Blue Economy yang terintegrasi dengan sektor industri, pertanian, dan pariwisata.
Fraksi Gerindra juga mendorong agar RPJMD selaras dengan program nasional, seperti Sekolah Rakyat, Makanan Bergizi Gratis, dan Koperasi Merah Putih.
Editor : Ading
