selalu.id – Komisi IV DPR RI menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembebasan Indonesia dari wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang hingga kini masih ditemukan di sejumlah daerah bersama dengan kasus antraks dan penyakit hewan lainnya.
Baca Juga: Mess Karyawan PT Kecap Kenarie di Surabaya Terbakar,14 Unit Damkar Dikerahkan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, mengatakan bahwa PMK menjadi perhatian utama karena Indonesia pernah menyandang status bebas PMK pada periode 1952 hingga 2022. Namun keterbatasan vaksin menjadi kendala utama.
"Dari kebutuhan 8 juta dosis vaksin, baru tersedia sekitar 4 juta dosis. Ini disebabkan keterbatasan anggaran," ujar Panggah saat melakukan kunjungan kerja ke Balai Besar Pusvetma, Jalan Ahmad Yani Surabaya, Jumat (4/7/2025).
Panggah menegaskan, Komisi IV akan mengupayakan realokasi anggaran dengan menyisir program-program yang dinilai kurang mendesak.
Baca Juga: Ruko Penuh Sampah di Jalan Kertajaya Terbakar, Pemilik Diduga Hoarding Disorder
“Program ini termasuk yang urgent. Maka kita akan pertimbangkan bagaimana anggaran bisa dialihkan ke program kesehatan hewan,” tambahnya.
Komisi IV juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menyusun rencana jangka panjang penanggulangan PMK hingga tahun 2035.
Baca Juga: Rumah Usaha di Jalan Tembok Surabaya Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
Saat ini, wilayah Jawa, Lampung, dan Bali masih termasuk zona merah PMK, dengan sekitar 7 juta dari 11 juta ekor ternak terdampak. Sementara Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi berada di zona kuning. Wilayah seperti Maluku, Papua, dan NTT tergolong zona hijau.
Komisi IV berfokus pada penanganan di zona merah, dengan target mengembalikan status Indonesia sebagai negara bebas PMK.
Editor : Ading