Kamis, 03 Sep 2026 14:22 WIB

Surabaya Terapkan iSIKHNAS untuk Awasi Hewan Kurban, Begini Penjelasannya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Minggu, 18 Mei 2025 15:44 WIB
Ilustrasi Hewan Kurban
Ilustrasi Hewan Kurban

selalu.id - Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mulai menerapkan sistem pengawasan baru terhadap lalu lintas hewan kurban yang masuk ke Kota Pahlawan.

Kepala DKPP Kota Surabaya, Antiek Sugiarti, mengatakan bahwa tahun ini, pengawasan dilakukan secara digital menggunakan aplikasi nasional Integrated System of Animal Health Information atau iSIKHNAS.

Baca Juga: Air PDAM Bocor Rp400 Miliar, DPRD Surabaya Ungkap Praktik Pengelolaan Air Mandiri di Perumahan Elit

Antiek menjelaskan bahwa penggunaan iSIKHNAS menggantikan sistem sebelumnya, yakni aplikasi SSW Alfa.

Dengan sistem ini, seluruh izin dan rekomendasi lalu lintas ternak akan dikelola secara terintegrasi dan transparan dari daerah asal hingga lokasi penjualan di Surabaya.

“Sesuai ketentuan nasional, tahun ini kita harus menggunakan aplikasi iSIKHNAS. Semua lalu lintas ternak dari kabupaten mana, ke kota mana dikelola melalui aplikasi itu. Ini juga menjadi syarat administratif yang wajib dipenuhi,” terang Antiek, Minggu (19/5/2025).

Selain penerapan sistem digital, DKPP juga memperketat persyaratan administratif bagi pedagang hewan kurban.

Setiap hewan yang akan masuk ke wilayah Surabaya wajib dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKHH) dari otoritas peternakan daerah asal, serta telah divaksin minimal satu kali.

“Misalnya hewan datang dari Nganjuk, maka SKKHH-nya harus dikeluarkan oleh pejabat otoritas peternakan Nganjuk. Ini untuk menjamin bahwa hewan yang masuk ke Surabaya dalam kondisi sehat,” tegas Antiek.

Baca Juga: Sering Bikin Bahaya, Arus Lalu Lintas Embong Gayam dan Embong Sawo Surabaya Kini Dibalik

DKPP juga menetapkan bahwa lokasi penjualan harus memenuhi sejumlah kriteria, seperti tidak berada di tanah sengketa, berpagar, tidak dekat peternakan, serta memiliki izin resmi dari aparat setempat.

Tujuannya, selain untuk menjaga ketertiban, juga untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia.

Antiek menyebut, pengawasan intensif akan dilakukan mulai H-7 Idul Adha, ketika diperkirakan puncak kedatangan hewan kurban akan terjadi.

Saat ini, pihaknya telah menerima sejumlah permohonan izin, namun belum semua disetujui karena masih ada dokumen yang perlu dilengkapi.

Baca Juga: Sikat Jukir Nakal Surabaya, Wali Kota Eri Buka Peluang Anak Muda yang Kelola Parkir

“Rekomendasi dari kami hanya dikeluarkan satu kali dan tidak perlu diulang selama tidak ada perubahan. Ini mengacu pada petunjuk dari pusat,” ujarnya.

Untuk memastikan pasokan hewan kurban mencukupi, DKPP terus memantau arus masuk ternak melalui data permohonan izin di kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan catatan tahun lalu, terdapat 3.924 sapi dan 11.950 kambing/domba yang masuk dari 189 pemohon, dengan sebaran lokasi penjualan terbanyak berada di wilayah Surabaya Timur.

DKPP juga mengimbau masyarakat agar membeli hewan kurban di lokasi yang telah diawasi dan memiliki dokumen pemeriksaan resmi.

“Kami mohon masyarakat lebih cermat, pastikan hewan kurban tidak cacat, cukup umur, dan punya surat kesehatan hewan,” pungkas Antiek.

Editor : Arif Ardianto
Berita Terbaru

Pengumuman Beasiswa Cinta Bergema Jember, 7.566 Mahasiswa Lolos Administrasi

Pemkab Jember nantinya hanya akan menyaring sekitar 4.200 mahasiswa sesuai batas kuota yang tersedia.

Potensi Pendapatan PDAM Hilang, DPRD Surabaya Bakal Panggil Pengelola Air Mandiri di Perumahan Elit

Machmud membeberkan, sejumlah pengelola kawasan perumahan elit memproduksi air sendiri dan menetapkan tarif secara sepihak kepada para penghuninya.

‎Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai Probolinggo Targetkan Penerimaan Rp1,4 Triliun

Selain pemberantasan rokok ilegal, Bea Cukai Probolinggo juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Ternyata, Ada 21 SPPG MBG di Sidoarjo Belum Berizin

Imbas keracunan massal santri, Pemkab Sidoarjo mendesak agar pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada program MBG benar-benar diperketat.

Wakapolda Metro Jaya Dekananto Eko Purwono Resmi Sandang Pangkat Irjen Pol

Salah satu keberhasilan paling menonjol saat memimpin Dinas Intelkam Polda Jatim adalah penanganan konflik antar perguruan pencak silat. 

Langkah Sigap PDS Bantu Warga Terdampak Gempa Flores di Tiga Wilayah NTT

Sekretaris Perusahaan PDS, Bayu Widyafrasta menegaskan bahwa aksi cepat ini merupakan komitmen dan kepedulian nyata perusahaan terhadap warga terdampak bencana.