Senin, 07 Sep 2026 19:27 WIB

Penulis: Teguh Lulus Rahmanto

Emil Dardak, Bayu Airlangga dan Langgam Politik Demokrat

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 24 Jan 2022 10:52 WIB
Logo Partai Demokrat
Logo Partai Demokrat

selalu.id - Gelaran musyawarah daerah (Musda) Partai Demokrat telah usai. Nama Emil E Dardak dan Bayu Airlangga diajukan ke DPP Demokrat untuk menjalani fit and protest. Nantinya ditentukan mana di antara kedua tokoh muda tersebut yang dipilih dan diputuskan sebagai Ketua Demokrat Jatim.

Emil dan Bayu sama-sama berusia muda. Kurang dari 40 tahun. Emil menjabat Wagub Jatim dan sebelumnya sebagai Bupati Trenggalek. Putra mantan Wakil Menteri Pekerjaan Hermanto Dardak. Dia wagub muda dan telah menyelesaikan pendidikan S-3 (Doktor) di Jepang.

Baca Juga: Iddah Politik, Semangat Kembali ke Akar dalam Muktamar ke-35 NU

Di sisi lain, Bayu Airlangga duduk sebagai anggota DPRD Jatim. Jabatannya itu posisi pertama dia tempati sebagai politikus. Dia menantu mantan Gubernur Jatim dua periode Soekarwo (Pakde Karwo). Partai Demokrat adalah institusi politik yang pertama digeluti.

Dari perspektif nasab politik, baik Emil Dardak maupun Bayu Airlangga sama-sama berasal dari keluarga birokrat yang kemudian masuk di ranah politik. Hermanto Dardak sebagai birokrat karir di Kementerian Pekerjaan Umum kemudian ditarik sebagai Wamen PU di era Kabinet SBY-Budiono (2009-2014). Sedangkan Soekarwo, populer dengan sebutan Pakde Karwo, adalah birokrat karir di Pemprov Jatim yang sejak Februari 2009 dilantik sebagai Gubernur Jatim berpasangan dengan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Eskplorasi atas nasab politik Emil Dardak dan Bayu Airlangga dalam konteks ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik tentang relasi historis dan politik keduanya dengan keluarga Cikeas. Keluarga besar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mendesain, membidani, melahirkan, dan mengelola Partai Demokrat. Jauh hari sebelum Bayu Airlangga duduk sebagai Sekretaris Demokrat Jatim, mertuanya, Pakde Karwo, pernah dipercaya sebagai Ketua Demokrat Jatim. Jabatan Gubernur Jatim dua periode yang diemban Pakde Karwo juga atas dukungan dan sokongan politik Demokrat.

Dalam konteks histori politik, baik Emil Dardak beserta keluarga besarnya maupun Bayu Airlangga berikut keluarga intinya memiliki relasi politik relatif sama dengan keluarga Cikeas sebagai pemegang “saham politik” terbesar Demokrat. Sehingga tak mudah menentukan siapa di antara keduanya yang nantinya diberitakan tiket sebagai orang pertama Demokrat Jatim.

Garis nasab bukan satu-satunya determinan penting kenapa seorang tokoh karir politiknya meroket. Politik ide dan gagasan adalah realitas lain yang mesti diperhatikan secara seksama. Seorang politikus sebagai pejabat publik seyoganya dikenal dan terpilih menduduki satu jabatan publik bukan karena garis nasabnya. Jauh lebih penting itu adalah kapasitas politik pribadinya sebagai politikus.

Baca Juga: Turnamen Mini Soccer Piala Bahlil Lahadalia 2026 Segera Dimulai, Golkar Jatim Pastikan Kesiapan 11 Venue

Politik ide dan gagasan adalah determinan lain yang bisa dijadikan ukuran. Dalam posisi sebagai orang kedua di Jatim (Wagub), Emil Dardak memiliki ruang dan akses politik lebih luas dan lebih lebar mengartikulasikan dan menggagregasikan ide-ide politiknya vis a vis Bayu Airlangga. Sebab, kedua politikus muda tersebut berada di level jabatan politik berbeda. Emil Wagub Jatim, sedang Bayu anggota DPRD Jatim (Wakil Ketua salah satu Komisi di DPRD Jatim). Kedua jabatan itu penentuan pengisiannya melalui pemilihan umum (Pemilu).

Sebagai Partai Tengah dan minim pengalaman sebagai kekuatan oposisi politik, artikulasi ide dan gagasan politikus Demokrat tak sekuat dan semasif, misalnya, politikus PDIP dan PKS. Di lanskap politik Jatim, Demokrat belum punya pengalaman politik sebagai kekuatan oposisi. Sebab, pejabat gubernur petahana adalah tokoh politik yang diusung dan didukung di perhelatan Pilgub Jatim. Realitas politik serupa kurang lebih sama di level politik nasional.

Positioning, kultur politik, dan minimnya pengalaman sebagai kekuatan oposisi politik artikulasi dan agregasi ide serta gagasan politikus Demokrat di lanskap politik Jatim tampak kurang menghentak. Maklum Gubernur dan Wagub Jatim petahana, Demokrat sebagai salah satu partai pengusung dan pendukung. Sejumlah politikus Demokrat berlatar belakang birokrat yang telah purna tugas. Kultur dan karakter birokrasi yang smooth, prosedural, prudent, dengan pola pikir inkremental melekat cukup kuat di antara politikus Demokrat. Secara kultur politik, Demokrat sulit memerankan posisi sebagai oposisi politik yang bersuara lantang, yang berani menabrak realitas status quo dan kelompok kemapanan di ranah kekuasaan politik.

Setelah menang di Pemilu 2009 secara nasional, termasuk di Jatim, Demokrat yang mengusung kredo ideologi Nasionalis-Religius dan Religius-Nasionalis, berada di papan tengah lanskap kepartaian di Indonesia. Demokrat tergantung dengan figur dan ketokohan SBY, politikus kelahiran Pacitan Jatim yang berlatar belakang militer. Bagaimana nasib dan masa depan Demokrat pasca-SBY? Satu realitas politik yang tak mudah untuk diprediksi saat ini.

Baca Juga: 12 Warga Jatim jadi Korban Penipuan Kerja ke Hong Kong, Kerugian Ratusan Juta

Partai Demokrat yang sekarang berada di posisi ‘pseudo oposisi’, berbeda dengan PKS yang berani tegas-tegas menyatakan sebagai kekuatan oposisi atas rezim Jokowi-Ma’ruf, tetap menjalankan pola perpolitikan yang smooth, prudent, dan moderat dalam mmenyikapi berbagai policy kekuasaan. Di ranah politik Jatim, Demokrat adalah partai penguasa.

Karena itu, siapa pun yang nantinya dipilih dan diputuskan sebagai Ketua Demokrat Jatim, apakah Emil Dardak atau Bayu Airlangga, dalam perspektif politik praktis di ranah Jatim, tak akan besar pengaruhnya. Terkecuali pengaruh politik itu internal Demokrat Jatim sendiri. Apakah para pendukung Bayu Airlangga bisa legawa dan tak mendesakkan musdalub, misalnya, ketika DPP Demokrat tidak memilih Bayu Airlangga sebagai Ketua Demokrat Jatim 5 tahun ke depan. Demikian pula sebaliknya.

Kemungkinan munculnya gagasan, pemikiran, dan langkah politik melakukan musdalub atas keputusan DPP Demokrat tentang Ketua Demokrat Jatim tidak terlalu besar. Sebab, tempo Pemilu 2024 makin dekat, Demokrat Jatim tak memiliki histori kultur politik berupa konflik akut yang bisa membawa partai ini ke ranah gawat darurat terkait kepemimpinan politik internal partai, dan gagasan serta langkah musdalub itu dipastikan menguras energi partai serta mengakibatkan fragmentasi politik akut di Demokrat Jatim. (SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Daftar 6 Gunung di Indonesia yang Kini Berstatus Siaga

Masyarakat pun diimbau untuk terus memantau arahan resmi dari PVMBG, serta menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak abu vulkanik.

Air Keruh Berbau Kimia Teror Warga Surabaya, Ini Dugaan Penyebabnya

Untuk mengungkap fenomena ini, DPRD Surabaya bakal panggil BBWS dan Perum Jasa Tirta I pekan depan.

Tekan Emisi dan Dukung UMKM, PGN Masifkan Pemanfaatan Gas Bumi di Sidoarjo

Kehadiran gas bumi diproyeksikan mampu menjadi jawaban atas kebutuhan energi yang aman, efisien, dan praktis bagi kawasan industri maupun pemukiman.

Momen Pemkot Mojokerto Gelar Pelatihan Kuliner Kekinian bagi Warga Binaan

Pelatihan difokuskan pada keterampilan praktis yang adaptif terhadap tren pasar saat ini, seperti pembuatan minuman ala kafe hingga olahan keripik.

DPRD Surabaya Desak Evaluasi Total OPD Buntut Kasus Pungli Rekrutmen Kepegawaian

DPRD Surabaya mengatakan bahwa penindakan terhadap oknum yang terlibat dinilai tidak cukup tanpa adanya pembenahan sistem secara menyeluruh.

Dinilai Cacat Prosedur, PN Mojokerto Dilaporkan ke Bawas MA Usai Eksekusi Rumah di Trowulan

PUMI mendesak Bawas MA RI segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan sanksi tegas kepada oknum pejabat pengadilan yang terlibat.