Wali Kota Eri Bocorkan Rincian APBD Surabaya: Butuh Rp20 Triliun untuk Atasi Masalah Kot
Selalu.id – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, secara terbuka mengungkap tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kota dalam memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik.
Baca Juga: Kaesang Bakal Bertemu dengan Eri Cahyadi Besok Sore
Dalam pemaparannya, Eri menyebut bahwa total kebutuhan anggaran Surabaya bisa mencapai Rp 20 triliun, jauh melampaui kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saat ini.
“Saat ini APBD Surabaya sekitar Rp 12,3 triliun, tapi yang benar-benar bisa dipakai untuk pembangunan hanya sekitar Rp2 triliun per tahun,” ungkap Eri, Migggu (13/4/2025).
Eri merinci bahwa sebagian besar APBD sudah habis untuk belanja wajib. Gaji pegawai, termasuk PPPK, menghabiskan Rp 3,6 triliun. Kemudian ada kewajiban alokasi 20 persen untuk pendidikan sebesar Rp 2,46 triliun, serta anggaran kesehatan termasuk program Universal Health Coverage (UHC) yang mencapai Rp 2,4 triliun.
“Setelah itu, anggaran yang tersisa sangat terbatas. Untuk membangun dan menyelesaikan masalah kota seperti banjir, rumah tidak layak huni, hingga jalan lingkar, saya hanya punya Rp 2 triliun setahun,” jelasnya.
Salah satu proyek prioritas yang disoroti adalah pembangunan Jalan Lingkar Luar Timur (Outer East Ring Road/OERR) dan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB). Untuk menyelesaikan OERR, dibutuhkan anggaran sekitar Rp6 triliun, sementara JLLB membutuhkan Rp 1,6 triliun.
Baca Juga: Ketum PSI Kaesang Bakal Temui Eri Cahyadi di Surabaya Besok
Tak hanya itu, penanganan banjir di kawasan perkampungan lewat pemasangan u-ditch diperkirakan menelan Rp 3 triliun. Program perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) atau Dandan Omah juga butuh sekitar Rp 245 miliar.
“Kalau semua ingin kita kerjakan, total kebutuhannya lebih dari Rp 20 triliun. Artinya, kalau saya hanya punya Rp 2 triliun setahun, kita butuh waktu 10 tahun,” kata Eri.
Menghadapi keterbatasan fiskal ini, Eri mendorong pembiayaan alternatif seperti skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sebagaimana juga disarankan oleh Presiden. Ia menilai, dengan KPBU, proyek-proyek besar seperti OERR bisa mulai dikerjakan tanpa harus menunggu anggaran tersedia.
Baca Juga: Eri Sebut Curonmor Akibat Warga Luar Kota Surabaya, DPRD: Jangan Asal Tuduh
“Saya sudah bicara ke DPRD, ayo kita jalankan lewat pembiayaan agar OERR bisa dimulai di 2028. Karena kalau hanya mengandalkan APBD, pertumbuhan ekonomi Surabaya bisa stagnan,” terangnya.
Eri menegaskan pentingnya keterbukaan anggaran kepada masyarakat. Ia bahkan mendorong agar pembahasan bersama DPRD bisa dilakukan secara transparan dan disiarkan langsung, agar warga tahu prioritas pembangunan dan kondisi keuangan kota sebenarnya.
“Warga Surabaya perlu tahu situasinya. Jangan sampai ada yang berpikir pemerintah tidak bekerja, padahal faktanya anggarannya tidak cukup. Mari kita diskusikan, mana yang harus diprioritaskan. Mau tunggu 10 tahun, atau cari solusi lewat pembiayaan?” tuturnya.
Editor : Yasin