Kamis, 04 Jun 2026 08:36 WIB

Begini Tanggapan GMNI Jatim Soal Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor

Robi Nurrahman selaku Sekretaris DPD GMNI Jawa Timur.
Robi Nurrahman selaku Sekretaris DPD GMNI Jawa Timur.

selalu.id - Menyoal beberapa kebijakan pemerintah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) membuat sejumlah kalangan angkat bicara, salah satunya yakni Robi Nurrahman selaku Sekretaris DPD GMNI Jawa Timur.

Robi menilai kebijakan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan Pemprov Jawa Timur (Jatim) memiliki pendekatan yang berbeda, namun keduanya tidak lepas dari kritik yang perlu diperhatikan untuk perbaikan ke depan.

Pemprov Jabar menghapus tunggakan pajak kendaraan bermotor hingga tahun 2024, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk hanya membayar pajak tahun berjalan. Kebijakan ini memang membantu masyarakat yang kesulitan membayar pajak, tetapi berisiko menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan.

Selain itu, penghapusan tunggakan pajak dapat menciptakan kecemburuan sosial di antara wajib pajak yang selama ini taat membayar. Di sisi lain, Pemprov Jatim memilih untuk menghapus denda pajak kendaraan bermotor, bukan tunggakan pokoknya.

Pendekatan ini dinilai lebih adil karena tetap menuntut masyarakat untuk melunasi kewajiban pokok mereka. Namun, kebijakan ini juga memiliki tantangan, seperti potensi kurangnya insentif bagi masyarakat yang benar-benar kesulitan membayar pajak.

"Selain itu, meskipun kebijakan ini lebih efektif dalam meningkatkan PAD masih ada ruang untuk memperbaiki mekanisme sosialisasi agar masyarakat lebih memahami manfaat dan prosedur kebijakan tersebut," terang Robi kepada selalu.id saat dihubungi via seluler, Sabtu (29/3/2025).

Kritik utama terhadap kedua kebijakan ini adalah, lanjut Robi mengkritisi, kurangnya pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pemprov Jabar dan Jatim perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik.

"Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan pajak tidak hanya berorientasi pada popularitas, tetapi juga pada prinsip keadilan dan akuntabilitas," tandasnya.

Baca Juga: Kemiskinan di Jatim Kini Turun Signifikan, Berikut Rincian Lengkapnya

Editor : Ading
Berita Terbaru

Jawaban Pemkot Surabaya soal Polemik Pembangunan Lapangan Padel di Keputih

Camat Sukolilo Surabaya, M Aries Hilmi mengatakan telah meminta klarifikasi kepada pengembang terkait status lahan yang dipersoalkan warga. Hasilnya begini.

Beranikah Pemkot Surabaya Tutup Gion Spa, Tempat yang Jadi Eksploitasi Anak?

Fathoni mengatakan predikat Kota Layak Anak yang selama ini disandang Surabaya harus dibuktikan melalui tindakan tegas ketika terjadi kasus eksploitasi anak.

Maling SPPG Itu Bernama Dadan Hindayana

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman membenarkan salah satu pemicu Dadan dicopot dari Kepala BGN adalah dugaan jual beli SPPG.

Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Ditahan Kejagung, Ini Dugaan Kasusnya

Saat ditahan, Dadan mengenakan rompi merah muda dengan dikawal penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung.

SIER Bantu Pelajar Tebus Ijazah yang Tertahan, Aksi Nyata Dukung Dunia Pendidikan

Plt Direktur Utama PT SIER, Lussi Erniawati, mengatakan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun masa depan generasi muda.

Foto: Menikmati Rintik Hujan hingga Kuliner di Jalan Hefang Hangzhou

Sore ini, Rabu, 3 Juni 2026, Jalanan Hefang atau Qinghefang terpantau diguyur hujan. Suasananya syahdu.