selalu.id– Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) UINSA-Ubhara terus berprogres dan ditargetkan rampung pada Mei 2025 mendatang. Nantinya, sejumlah JPO akan dibangun lagi di kawasan Jalan Ahmad Yani tersebut.
Kabid Lalu Lintas (Lalin) Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Irwan Andeska mengatakan bahwa pihaknya hanya menangani aspek keselamatan dan penentuan lokasi JPO.
"Terkait CSR atau kerja sama pembangunan dengan pihak ketiga bukan ranah Dishub untuk menjawab. Kami hanya terkait penentuan titik JPO dan aspek keselamatan pengguna lalu lintas,” ujarnya, Jumat (14/3/2025).
Nanti, kata dia, bakal ada dua JPO lagi yang akan dibangun di kawasan tersebut.
"Setahu saya ada dua lagi yang akan dibangun Depan Sekolah Bhayangkari - Depan RSAL dan Depan Pusvetma - Depan Maspion Square," ujarnya.
Meski begitu, dua bangunan JPO tersebut masih tahap proses perizinan dari pemerintah pusat.
"Iya masih proses untuk melengkapi perizinan,” tambahnya.
Proyek ini diumumkan sendiri oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia memastikan bahwa proyek JPO UINSA-Ubhara tidak menggunakan dana APBD, melainkan didanai melalui kolaborasi dengan dunia usaha.
“Sopo sing sering lewat Jalan Ahmad Yani iki rek? Wis mulai ketok kan JPO sing saiki bener-bener menghubungkan UINSA sampek Ubhara. JPO ini ditargetkan rampung 100 persen Mei 2025. Saat ini memang sudah bisa dilewati pejalan kaki, cuma kudu ekstra hati-hati yo,” ujar Eri dalam unggahannya di media sosial.
Ia juga menanggapi permintaan warga terkait pembangunan JPO di depan Royal Plaza, yang dianggap sangat diperlukan.
“Oh iyo rek, onok sing takok sisan ‘Ngarep Royal kapan dibangun JPO pak?’, ‘Royal-RSAL perlu JPO juga’. Tenang rek, tak spill tipis-tipis ya. Tahun ini sudah ada pembahasan soal JPO depan Royal Plaza itu. Saat ini sedang didiskusikan soal izinnya bersama Balai Teknik Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Kan iku jembatane dibangun duwur rel sisan rek, Pemkot Surabaya gak melok duwe lahane. Dungano lancar prosese, biar JPO ngarep Royal dibangun sisan. Aamiin,” pungkasnya.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengaku belum mengetahui secara detail proyek JPO ini karena tidak pernah dibahas dalam APBD.
“Cuman karena tidak masuk APBD. Secara detailnya, nanti itu juga di Dinas Perhubungan ya mestinya. Itu kan CSR. Coba nanti pada waktu evaluasi, perlu kita panggil lagi, nanti kita coba tanyakan,” jelas Aning.
“Saya juga baru tahu di Medsos Wali Kota. Kalau tidak ada di APBD kan memang tidak pernah. Kita tuh poksi, kita kan mengawal APBD,” tambahnya.
Meski begitu, Politisi PKS itu mengapresiasi pembangunan JPO yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
“Itu (JPO) bagus sebetulnya dari sisi kemanfaatannya. Bagus untuk masyarakat karena memang sangat dibutuhkan di daerah situ ya. Juga dari sisi estetika juga bagus. Cuman kan kita belum memahami secara utuh informasi terkait dengan JPO itu sendiri,” pungkasnya.
Baca Juga: Investasi Surabaya 2024 Capai Rp40,47 Triliun, DPM-PTSP Hadirkan Layanan Drive-Thru
Editor : Ading