Jumat, 05 Jun 2026 04:25 WIB

Dua JPO Baru Akan Dibangun di Jalan Ahmad Yani Surabaya

  • Penulis : Ade Resty
  • | Jumat, 14 Mar 2025 17:03 WIB
JPO jalan Ahmad Yani
JPO jalan Ahmad Yani

selalu.id– Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) UINSA-Ubhara terus berprogres dan ditargetkan rampung pada Mei 2025 mendatang. Nantinya, sejumlah JPO akan dibangun lagi di kawasan Jalan Ahmad Yani tersebut.

Kabid Lalu Lintas (Lalin) Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, Irwan Andeska mengatakan bahwa pihaknya hanya menangani aspek keselamatan dan penentuan lokasi JPO.

"Terkait  CSR atau kerja sama pembangunan dengan pihak ketiga bukan ranah Dishub untuk menjawab. Kami hanya terkait penentuan titik JPO dan aspek keselamatan pengguna lalu lintas,” ujarnya, Jumat (14/3/2025).

Nanti, kata dia, bakal ada dua JPO lagi yang akan dibangun di kawasan tersebut.

"Setahu saya ada dua lagi yang akan dibangun Depan Sekolah Bhayangkari - Depan RSAL dan Depan Pusvetma - Depan Maspion Square,"  ujarnya.

Meski begitu, dua bangunan JPO tersebut masih tahap proses perizinan dari pemerintah pusat.

"Iya masih proses untuk melengkapi perizinan,” tambahnya.

Proyek ini diumumkan sendiri oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia memastikan bahwa proyek JPO UINSA-Ubhara tidak menggunakan dana APBD, melainkan didanai melalui kolaborasi dengan dunia usaha.

“Sopo sing sering lewat Jalan Ahmad Yani iki rek? Wis mulai ketok kan JPO sing saiki bener-bener menghubungkan UINSA sampek Ubhara. JPO ini ditargetkan rampung 100 persen Mei 2025. Saat ini memang sudah bisa dilewati pejalan kaki, cuma kudu ekstra hati-hati yo,” ujar Eri dalam unggahannya di media sosial.

Ia juga menanggapi permintaan warga terkait pembangunan JPO di depan Royal Plaza, yang dianggap sangat diperlukan.

“Oh iyo rek, onok sing takok sisan ‘Ngarep Royal kapan dibangun JPO pak?’, ‘Royal-RSAL perlu JPO juga’. Tenang rek, tak spill tipis-tipis ya. Tahun ini sudah ada pembahasan soal JPO depan Royal Plaza itu. Saat ini sedang didiskusikan soal izinnya bersama Balai Teknik Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan. Kan iku jembatane dibangun duwur rel sisan rek, Pemkot Surabaya gak melok duwe lahane. Dungano lancar prosese, biar JPO ngarep Royal dibangun sisan. Aamiin,” pungkasnya.

Menanggapi itu,  Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, mengaku belum mengetahui secara detail proyek JPO ini karena tidak pernah dibahas dalam APBD.

“Cuman karena tidak masuk APBD. Secara detailnya, nanti itu juga di Dinas Perhubungan ya mestinya. Itu kan CSR. Coba nanti pada waktu evaluasi, perlu kita panggil lagi, nanti kita coba tanyakan,” jelas Aning.

“Saya juga baru tahu di Medsos Wali Kota. Kalau tidak ada di APBD kan memang tidak pernah. Kita tuh poksi, kita kan mengawal APBD,” tambahnya.

Meski begitu, Politisi PKS itu mengapresiasi pembangunan JPO yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.

“Itu (JPO) bagus sebetulnya dari sisi kemanfaatannya. Bagus untuk masyarakat karena memang sangat dibutuhkan di daerah situ ya. Juga dari sisi estetika juga bagus. Cuman kan kita belum memahami secara utuh informasi terkait dengan JPO itu sendiri,” pungkasnya.

Baca Juga: DPRD Surabaya Siap Perjuangkan Perda Disabilitas

Editor : Ading
Berita Terbaru

Gubernur Khofifah Tegaskan Jatim Pemain Utama Rantai Halal Nasional

Tantangan berikutnya adalah memastikan daerah-daerah potensial mampu mengambil peran lebih besar sebagai produsen penggerak utama industri halal global.

Menanti Ending di Balik Proyek Ilegal PT Wulandaya Cahaya Lestari di Surabaya

Iman tidak menjelaskan lebih detail terkait proses perizinan yang menurutnya pada pekan lalu akan segera selesai, tinggal menunggu pembayaran PBG.

Remaja di Surabaya Tewas Dikeroyok Pelajar SMA, Sempat Gegar Otak dan Patah Tulang

Akibat pengeroyokan itu, korban mengalami luka berat pada bagian kepala hingga tempurung kepalanya pecah. Korban juga disebut menderita patah tulang.

Lima Mahasiswa FH Untag Surabaya Ajukan Uji Materi ke MK Soal Pembuatan SIM

Namun demikian, para mahasiswa tidak meminta seluruh tes dihapus, melainkan dilakukan penyempurnaan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini.

Pemkab Sidoarjo Komitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Pengaktifan kembali Satgas dinilai penting mengingat masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat terdampak lumpur Lapindo.

Ning Ita Ajak ASN Kota Mojokerto Berani Tolak dan Laporkan Gratifikasi

Ning Ita mengatakan upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tapi harus dibangun dengan kesadaran dan integritas setiap pemerintah.