Rusunami Rp300 Juta per Unit Dinilai Mahal, Begini Tanggapan Pemkot Surabaya
- Penulis : Ade Resty
- | Jumat, 07 Mar 2025 11:21 WIB
selalu.id – Pemerintah Kota Surabaya tengah melakukan menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan membangun Rumah Susun Milik (Rusunami). Namun, harga ratusan juta dinilai terlalu mahal untuk warga MBR.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya, Lilik Arijanto, Rusunami yang mencapai Rp300 juta per unit terlalu mahal dan tidak realistis bagi warga MBR.
“Memaksa MBR membeli hunian seharga Rp300 juta adalah kebijakan yang tidak masuk akal. Ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan hunian layak,” ujar Lilik, Jumat (7/3/2025).
Menurutnya, pembangunan Rusunami tidak boleh hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga harus membantu warga dalam meningkatkan taraf ekonomi mereka.
“Banyak warga yang sudah puluhan tahun tinggal di rumah susun sewa (Rusunawa) tanpa ada perubahan ekonomi yang signifikan. Pemerintah harus hadir dengan solusi nyata, misalnya dengan membuka lapangan pekerjaan bagi mereka, agar memiliki daya beli untuk beralih ke hunian yang lebih permanen,” jelasnya.
Lilik mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya sedang berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan konsep pembangunan Rusunami melalui skema kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Kenapa kita arahkan ke Rusunami? Karena jika membangun Rusunawa, bebannya terlalu berat bagi pemerintah. Namun, jika kita membangun Rusunami dengan tinggi minimal lima lantai, kita bisa menarik minat warga yang saat ini tinggal di Rusunawa,” jelasnya.
Berdasarkan survei yang dilakukan Pemkot bersama pemerintah pusat, sekitar 30-40 persen penghuni Rusunawa berminat untuk membeli Rusunami, asalkan skema cicilan yang ditawarkan terjangkau.
Namun, antrean warga yang membutuhkan hunian masih sangat panjang. Saat ini, ada sekitar 12 ribu hingga 14 ribu keluarga yang masuk dalam daftar tunggu Rusunami, sebagian besar berasal dari kalangan MBR.
“Kami sedang mengkaji agar program ini bisa menjangkau lebih banyak warga MBR, termasuk dengan skema tanpa uang muka dan cicilan ringan,” tambahnya.
Selain pembangunan Rusunami, Lilik menekankan pentingnya intervensi ekonomi bagi warga MBR. Pemkot berupaya menciptakan peluang kerja bagi penghuni Rusunawa, baik untuk mereka sendiri maupun anggota keluarganya.
“Kita telah lagi untuk kita berikan semacam intervensi, sehingga intervensi kan sudah lama berjalan ya, penawaran tentang pekerjaan untuk anaknya, atau istrinya, atau suaminya, atau yang belum bekerja, sehingga menuju ke pendapatan yang diatasnya MBR,” katanya.
Namun, Lilik mengingatkan bahwa solusi perumahan bagi MBR tidak bisa dilakukan secara instan.
“Kalau mereka pindah tapi tidak ada hunian yang terjangkau, akhirnya harus menyewa rumah dengan harga mahal, yang justru membuat ekonomi mereka semakin terpuruk. Itu yang harus kita hindari,” tutupnya.
