selalu.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengakui bahwa anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memang tidak pernah disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.
Eri pun juga menegaskan bahwa sejak awal tidak ada alokasi dana untuk program tersebut. Ia menyebut meskipun pengesahan anggaran tersebut tidak ada, pada tingkat provinsi sempat diusulkan anggaran sebesar Rp1,1 triliun untuk program MBG.
Namun, usulan tersebut memerlukan perubahan yang harus disepakati oleh DPRD dan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK).
“Memang tidak ada, jadi pengesahan itu memang tidak ada, tetapi pada waktu di provinsi, dimasukkan Rp1,1 T untuk makan bergizi gratis, sehingga ada perubahan-perubahan itu yang disepakati oleh DPRD disampaikan dan itu harus masuk di MPAK, karena itu kita akan meng MPAK lagi untuk merubah yang namanya MBG,” jelas Eri, kepada selalu.id, Jumat (14/2/2025)
Selain itu, orang nomor satu di Surabaya itu juga menegaskan bahwa proses penganggaran melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.
“DPRD itu ada di banggar, tolong tanyakan banggar saja, banggarnya mengesahkan gak, kan kita ini sudah disahkan 10 November, kita meminta persetujuan dari provinsi, maka diminta lah ayo kita bergerak bersama, menganggarkan 1,1 triliun, hal ini disampaikan kembali kepada DPRD, ada banggar di situ, akhirnya rubahen (ubahkan) mana yang akan buat 1,1 T (untuk MBG), akhirnya dirubah anggaran tadi, sudah fix,” paparnya.
Sebab itu, Anggaran Rp 1,1 Triliun itu, yang sebelumnya direncanakan untuk program tersebut akan dialihkan untuk perbaikan sekolah.
“Sekarang ketika MBG-nya tidak lagi, maka uang yang direncanakan 1,1 T untuk MBG, yang atas saran dari provinsi, koreksi, maka kita kembalikan lagi, mengapa? untuk sekolah,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menambahkan bahwa perbaikan sekolah akan dilakukan tahun ini, terutama untuk sekolah negeri. Namun, tidak semua sekolah akan diperbaiki secara bersamaan karena ada kebutuhan lain di perkampungan yang juga perlu diperhatikan.
“Tahun ini (mulai perbaikan sekolah) kita memang untuk sekolah negeri, kita lakukan perbaikan. Tidak semua sekolah ya, karena ada kebutuhan untuk kampung ya, kita bagi lah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menegaskan bahwa tidak ada satu rupiah pun dari dana APBD yang dialokasikan untuk program MBG.
“Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), saya bisa memastikan bahwa saat pengesahan APBD 2024, tidak ada satu rupiah pun yang dianggarkan untuk MBG,” kata Aning.
Ia juga menyatakan bahwa hingga saat ini, Pemkot Surabaya belum melakukan proses Perubahan Anggaran Keuangan (MPAK) 2025 bersama pimpinan DPRD.
Dengan demikian, alokasi anggaran untuk program MBG sebesar Rp1,1 triliun memang tidak pernah disahkan dalam APBD Kota Surabaya dan kini direncanakan untuk dialihkan ke program lain yang lebih prioritas, seperti perbaikan sekolah dan perkampungan.
Baca Juga: Janji Tak Tambah Anggaran Banjir, Rencana Hutang Pemkot Surabaya Disorot
Editor : Ading