Selasa, 21 Jul 2026 07:37 WIB

Ratusan Demonstran Kepung Polda Jatim, Tuntut 'Adili Jokowi'

Demonstrasi di Polda Jatim
Demonstrasi di Polda Jatim

selalu.id  –  Jalan Raya Ahmad Yani di depan Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) di Surabaya mendadak macet pada Jumat (7/2/2025), siang ini.  Sekitar 400-500 demonstran, sebagian besar dari komunitas ojek online, mahasiswa, buruh dan warga sipil Surabaya serta Sidoarjo, menggelar aksi unjuk rasa menuntut penuntasan kasus korupsi dan memprotes kepemimpinan mantan Presiden Joko Widodo. 

Aksi yang bertajuk "Adili Jokowi" ini diwarnai orasi-orasi bernada keras dan teatrikal yang mengecam mantan presiden dan para koruptor yang dianggap telah merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Para demonstran, yang sebagian besar mengenakan pakaian berwarna hitam ini,  mengeluarkan berbagai tuntutan.  Mereka secara eksplisit meminta aparat penegak hukum, khususnya Polda Jatim, untuk segera memproses hukum para koruptor yang selama ini dianggap lolos dari jerat hukum. 

Lebih kontroversial lagi, mereka juga menyerukan agar mantan Presiden ke 7 yakni, Joko Widodo agar segera diadili atas dugaan pelanggaran hukum dan kebijakan yang dianggap merugikan negara.

Salah satu orator, yang mengaku sebagai koordinator aksi, Yusak menyatakan bahwa aksi ini merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi yang akan terus dilakukan hingga tuntutan mereka dipenuhi.

"Kami tidak akan berhenti sampai para koruptor, termasuk yang berada di lingkaran kekuasaan sebelumnya, diadili sesuai hukum yang berlaku," tegasnya di hadapan massa yang bersemangat.

Kritik tajam dilontarkan terhadap pemerintahan Jokowi, yang dianggap telah gagal memberantas korupsi secara efektif.  Para demonstran menyebut sejumlah kasus korupsi besar yang terjadi selama periode kepemimpinan Jokowi,  menganggapnya sebagai bukti nyata kegagalan pemerintahan dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan rakyat. 

Teatrikal yang mereka tampilkan menggambarkan berbagai bentuk dugaan korupsi dan dampaknya terhadap masyarakat. Diketahui, aksi ini menyebabkan kemacetan lalu lintas di sekitar Polda Jatim selama beberapa jam.  Petugas kepolisian tampak berjaga mengamankan jalannya demonstrasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. 

Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Jatim terkait tuntutan para demonstran.  Namun, aksi ini menunjukkan meningkatnya tekanan publik terhadap penanganan kasus korupsi dan desakan untuk akuntabilitas kepemimpinan di masa lalu. 

Ke depan, perlu dilihat bagaimana respon pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap tuntutan yang disampaikan oleh ratusan demonstran ini.  Aksi ini juga memicu perdebatan publik tentang batas-batas kebebasan berekspresi dan cara yang tepat untuk menuntut akuntabilitas para pemimpin.

Baca Juga: Kepala Bappeda Jatim dalam Pusaran Dugaan Korupsi Dana Hibah

Editor : Ading
Berita Terbaru

Presiden Prabowo Serukan Kebangkitan Koperasi, DEKOPIN Yakin jadi Pilar Ekonomi Nasional

Menurut Prabowo, kekuatan koperasi terletak pada semangat gotong royong. Ia mengibaratkannya seperti sapu lidi yang akan menjadi kuat ketika bersatu.

Program Bunga Desaku Jember, Dari Bantuan UMKM hingga Rencana Investasi Rp2 Triliun

Fawait mengingatkan agar seluruh bantuan yang diberikan pemerintah dimanfaatkan sesuai tujuan dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

Serunya Slimetastic Lab: Cara Kreatif Luminor Hotel Surabaya Jemursari Manjakan Tamu Cilik

Luminor Hotel Surabaya Jemursari terus berkomitmen menjadi destinasi pilihan bagi keluarga yang ingin menikmati liburan yang nyaman dan edukatif.

Pemkab Jember Alokasikan Rp400 Miliar untuk Layanan Kesehatan Gratis Warga

Fawait menegaskan seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pasien, baik peserta UHC maupun pasien umum.

PAN Mulai Panaskan Mesin Politik Hadapi Pemilu 2029

Acara ini juga untuk memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah dan mendekatkan partai dengan masyarakat.

Potret 115 Napi dari Jatim dan Sulawesi Dipindahkan ke Nusakambangan

Ditjenpas berharap pembinaan terhadap narapidana berisiko tinggi dapat berjalan lebih maksimal sekaligus mendukung terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.