Kamis, 23 Jul 2026 00:23 WIB

Banjir Bandang Pasuruan: Polisi Terjunkan Ratusan Personel Tim Evakuasi

Tim evakuasi banjir bandang Pasuruan
Tim evakuasi banjir bandang Pasuruan

selalu.id – Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Pasuruan sejak Rabu (29/1) menyebabkan banjir bandang yang merendam empat kecamatan, hingga Kamis (30/1) sore.  Desa Rejoso Lor menjadi wilayah terparah yang terendam banjir, dengan ketinggian air mencapai 150 cm. 

Banjir ini telah merendam ribuan rumah dan mengakibatkan sekitar 4.600 kepala keluarga (KK) dari enam dusun terdampak. Kepolisian Resort (Polres) Pasuruan Kota langsung merespon bencana ini dengan mengerahkan ratusan personel untuk melakukan evakuasi warga terdampak. 

Para petugas dilengkapi dengan perahu karet dan peralatan medis, fokus mengevakuasi warga, terutama lansia dan kelompok rentan yang terjebak di dalam rumah mereka.  Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, memastikan tidak ada warga yang tertinggal.

"Kami prioritaskan evakuasi warga lansia dan anak-anak terlebih dahulu. Kondisi di lapangan cukup sulit, namun kami berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan seluruh warga terdampak," ujar AKBP Davis Busin Siwara, Kapolres Pasuruan Kota. 

Selain evakuasi, Polres Pasuruan Kota juga menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa lebih dari seribu paket makanan siap saji kepada para korban.  Bantuan ini dinilai sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi dan mencegah potensi penyakit akibat kondisi tidak higienis pasca banjir. 

Kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat juga dilakukan untuk memastikan pendistribusian bantuan berjalan lancar dan merata. Banjir yang terjadi kali ini merupakan yang terparah sejak tahun lalu.  Kondisi geografis Desa Rejoso Lor yang berada di dataran rendah menjadikannya lebih rentan terhadap genangan air dibandingkan empat kecamatan lainnya yang juga terdampak. 

BPBD setempat telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi banjir susulan mengingat curah hujan yang masih tinggi. Kapolres Pasuruan Kota juga menekankan pentingnya peran kepolisian dalam mitigasi bencana, tidak hanya dalam evakuasi dan bantuan logistik, tetapi juga dalam memberikan dukungan moril kepada para korban.

Polisi berkomitmen untuk berkolaborasi dengan BPBD dan instansi terkait lainnya untuk mempercepat proses pemulihan pasca banjir dan membantu para korban untuk kembali ke kehidupan normal. 

Seperti diketahui, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi rumah-rumah yang rusak juga akan menjadi fokus utama dalam penanganan pasca bencana ini.  Pemerintah daerah dan berbagai lembaga kemanusiaan diharapkan turut serta dalam upaya pemulihan ini.

Baca Juga: Kontainer Tabrak Lima Motor di Pasuruan, 3 Orang Tewas

Editor : Ading
Berita Terbaru

Diperiksa Bapenda Surabaya soal Kepatuhan Pajak PBJT, Manajemen RM Ayam Goreng Ny Suharti Bungkam

Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari penelusuran kepatuhan pelaporan PBJT sektor makanan dan minuman untuk masa pajak 1 tahun. 

75 Anak Surabaya Resmi Kantongi Penetapan Perwalian, Hak Pendidikan hingga Kesehatan Terjamin

Program ini bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak yatim piatu, anak terlantar, hingga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kemenag Terapkan Manajemen Talenta Berbasis Sistem Merit untuk Birokrasi Bebas KKN

Menag menegaskan digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi sekaligus memastikan pengelolaan talenta berjalan secara lebih adil.

Mantan Dirut KBS jadi Tersangka, Wali Kota Eri Janji Usut Tuntas Kasus Selisih Kas Rp10 M

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemkot akan memperketat pengawasan dengan menerapkan audit independen secara rutin.

Tiberman Raih 2 Penghargaan MURI dalam Tiberman Expo 2026

Andy Gunawan mengatakan, inovasi tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan solusi sekaligus nilai tambah bagi pelanggan.

Mantan Dirut KBS Tersangka Korupsi, DPRD Surabaya: Tamparan Keras dan Alarm Pembenahan BUMD!

DPRD Surabaya menilai kasus tersebut tidak boleh kembali terulang karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap perusahaan daerah.