selalu.id - Bus Trans Semanggi Surabaya yang rencananya akan dioperasikan awal Januari 2022 kini ditunda. Bus ini digadang Wali Kota Eri Cahyadi sebagai transportasi massal ideal di Surabaya.
Penundaan operasional bus tersebut lantaran program Buy The Service (BTS) masih belum ada kesiapan. Hal tersebut juga karena masih adanya evaluasi seluruh layanan yang dilakukan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Baca Juga: Komisi III DPR RI Apresiasi Polda Jatim Tangani Laka Bus di Batu
Kemenhub Direktorat Jenderal Perhubungan Darat kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui surat bernomor: UM.208/3/8/DJPD/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang penghentian sementara Operasional Layanan Angkutan Umum dengan Skema BTS.
Baca juga: Dibantu Kemenhub, Pemkot Surabaya Tambah Armada Bus Kota dengan Rute Baru
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru menjelaskan bahwa ada sejumlah evaluasi yang disampaikan Kemenhub. Evaluasi itu karena masih melakukan penyesuaian dalam mekanisme pengadaan barang atau jasa dari pelelangan umum menjadi pengadaan melalui e-catalog.
"Ini dilakukan agar memberikan kepastian layanan kepada masyarakat dengan efisiensi dari proses pengadaan," kata Tundjung.
Baca Juga: Minimalisir Kecelakaan, Bus Sekolah Surabaya Layani 5 Ribu Siswa Selama November 2024
Tundjung menyebut, terdapat perubahan rujukan pengadaan melalui e-catalog dari Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 menjadi Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.
"Sehingga memerlukan penyesuaian kembali," ujarnya.
Penundaan operasional BTS itu karena adanya pengusulan kontrak multiyears untuk memberikan iklim investasi yang lebih menarik bagi operator sekaligus jaminan layanan jangka panjang.
Baca Juga: Kebakaran Bengkel Damri, 1 Bus dan 6 Kendaraan Hangus
Baca juga: Ini Penampakan dan Rute Bus Listrik di Surabaya
Tundjung menambahkan, perlu dilakukan koordinasi terkait dengan pentarifan BTS. Untuk itu Kemenhub juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar regulasi penetapan PNBP tarif BTS sesuai kemampuan dan daya beli di wilayah masing-masing.
"Proses evaluasi menyeluruh akan membutuhkan waktu. Sehingga Kemenhub menerangkan bahwa hal ini akan mengakibatkan kekosongan layanan paling lama satu bulan. Pada intinya kalau dari kita, Pemkot Surabaya sudah siap semua," pungkasnya. (Ade/SL1)
Editor : Redaksi