Subsidi BBM: Tantangan Akurasi Data dan Sinergi Antar Lembaga

selalu.id - Wacana pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), dari subsidi berbasis produk menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT), mendapat dukungan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai bahwa skema BLT berpotensi untuk mengatasi masalah ketepatan sasaran yang selama ini menjadi kendala utama dalam penyaluran subsidi BBM.

"Subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara dan bahkan memperburuk ketimpangan sosial. Saat ini, masih banyak penerima subsidi yang tidak berhak, bahkan terjadi penyimpangan di sektor industri, khususnya pada BBM jenis solar," ucap Bambang, Senin (11/11/2024).

Bambang mencontohkan, disparitas harga antara solar subsidi dan solar industri yang membuka celah bagi penyimpangan dan penyalahgunaan.  Ia menekankan perlunya sistem yang 'up to date' dan berbasis teknologi untuk menekan penyimpangan dan memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

"Perlu adanya pengawasan dan dukungan kerja sama semua sektor, baik pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Direktorat Jenderal Migas, maupun leading sektornya Dirjen Migas," tegas Bambang.

"Semua pihak harus bersinergi dan saling mengawasi untuk menertibkan penggunaan subsidi agar tepat sasaran," imbuh politisi fraksi Gerindra ini.

Bambang juga mengingatkan bahwa DPR RI periode sebelumnya telah merumuskan aturan khusus untuk solar, yaitu hanya diperuntukkan bagi angkutan umum dan angkutan sembako.  Namun,  distribusi Elpiji 3 Kg masih menjadi pekerjaan rumah bersama, yang membutuhkan pendataan yang lebih akurat.

Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI, Yulian Gunhar, juga menyatakan dukungannya terhadap wacana alih subsidi BBM ke BLT.  Namun, ia tetap menekankan pentingnya akurasi dan validitas data sebagai kunci keberhasilan program ini.

"Kami mendukung wacana pemerintah, asalkan kesiapan data sudah jauh lebih baik, sehingga masyarakat yang berhak menerima dapat teridentifikasi dengan jelas. Tanpa data yang baik dan akurat, sistem ini berpotensi menghadapi kendala, seperti penyalahgunaan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Meski begitu, Yulian berharap dengan data yang akurat, persoalan penyaluran subsidi dapat ditekan dan solusi yang diberikan dapat lebih tepat sasaran. Perubahan skema penyaluran subsidi BBM menjadi BLT merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program subsidi. 

Namun demikian, tantangan utama terletak pada akurasi data dan sinergi antar lembaga.  Pemerintah dan DPR RI perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa data penerima BLT benar-benar valid dan terverifikasi, serta membangun sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan.

Terkait dengan itu, keberhasilan program BLT akan sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama semua pihak untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak terjadi pemborosan anggaran negara.

Baca Juga: Stok BBM Jelang Akhir Tahun 2026 Bikin Cemas

Editor : Ading

URL : https://selalu.id/news-8480-subsidi-bbm-tantangan-akurasi-data-dan-sinergi-antar-lembaga