Rabu, 21 Okt 2026 23:04 WIB

DPR RI Tingkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024

Foto: Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Foto: Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar

selalu.id - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2024 menekankan pentingnya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Gus Muhaimin, sapaan akrabnya menyampaikan beberapa poin krusial terkait pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan ibadah haji.

Muhaimin menggarisbawahi bahwa setiap tahun penyelenggaraan ibadah haji harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Evaluasi terhadap transportasi dan lokasi tenda menjadi perhatian utama agar pelaksanaan haji tahun ini lebih optimal.

"Tentu setiap tahun pelaksanaan penyelenggaraan Haji ini bisa lebih baik, dari evaluasi transportasi dan lokasi tenda, kita harapkan lebih mendekat pada tahun ini dan nanti tahun ini juga akan menjadi perhatian kita," ujar Gus Muhaimin, usai memimpin perdana Rapat Koordinasi Tim Pengawas Haji DPR RI di Jakarta, Selasa (28/5/2024).

Salah satu sorotan utama dalam penyelenggaraan haji tahun ini adalah tambahan kuota sebesar 20.000 jemaah baru yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Muhaimin menekankan pentingnya pemanfaatan kuota tambahan ini dengan sungguh-sungguh dan transparan.
 
"Jumlah tambahan kuota baru yang diberikan oleh Saudi sejumlah 20.000 jemaah baru ini, hendaknya digunakan dengan amat sangat, sungguh-sungguh tidak ada permainan sehingga penambahan ini tidak membuat kecemburuan jemaah-jemaah yang sudah mengantri begitu lama di satu sisi pelayanannya tetap optimal dan memberi keamanan dan kenyamanan para jemaah," ujarnya.

Lebih lanjut, Muhaimin merinci beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji yang perlu mendapat perhatian khusus. Pertama, seluruh tanggung jawab penyelenggaraan harus memastikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan jemaah sehingga mencapai haji mabrur. Kedua, tata kelola fasilitas harus diperhatikan, termasuk jarak tempuh, transportasi yang tersedia, dan fasilitas kesehatan yang ramah lansia.
 
"Aspek tata kelola yang kedua aspek fasilitas, yang di dalamnya termasuk jarak tempuh, transportasi yang tersedia, fasilitas kesehatan juga yang disebut ramah lansia itu apa bisa dibuktikan dengan penanganan yang memadai," tambahnya.

Terakhir, Muhaimin menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara untuk mencegah korupsi dan memastikan pengelolaan dan implementasi anggaran yang tepat. Dengan pengawasan yang ketat dari DPR RI, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dapat berjalan lebih baik dan memberikan pelayanan optimal bagi seluruh jemaah.

"Penggunaan anggaran negara harus kita awasi betul sehingga tidak terjadi korupsi, tidak terjadi salah penyusunan, pengelolaan dan implementasi," tegas Muhaimin.
 

Baca Juga: Cegah Manipulasi, Kemenhaj–Kemendagri Padankan Data Jemaah Haji

Editor : Ading
Berita Terbaru

Antisipasi Kekeringan, Pemkab Mojokerto Salurkan 84 Tangki Air Bersih ke Trawas dan Ngoro

Langkah Pemkab Mojokerto ini diharapkan dapat meringankan beban warga selama musim kemarau dan memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi hingga musim hujan.

Polda Jatim Luncurkan Polisi Jogo Sekolah, Bentengi Siswa dari Bullying dan Narkoba

Irjen Dekananto memastikan Polisi Jogo Sekolah tidak akan berhenti sebagai kegiatan seremonial belaka, melainkan memberi manfaat nyata bagi pendidikan di Jatim.

DPRD Surabaya Siapkan Public Hearing dalam Tatib Baru, Cegah Protes Perda Susulan

Langkah ini didorong pengalaman pembahasan Peraturan Daerah (Perda) tentang Hunian Layak yang menuai protes setelah aturan tersebut disahkan.

Sindikat Pengoplos LPG Subsidi Digulung Polres Pasuruan, 8 Orang Diamankan

Nilai penjualan ditaksir mencapai Rp300 juta dengan proyeksi keuntungan pihak B-P hingga Rp1 miliar, yang kini masih terus didalami penyidik.

Pemkab Sidoarjo Jemput Bola Layanan Usaha, Minta Perusahaan Rekrut 80% Pekerja Lokal

Pemkab Sidoarjo meminta dunia usaha memberikan prioritas kepada warga ber-KTP Sidoarjo dalam perekrutan tenaga kerja melalui layanan one desk stop service.

DPRD dan Pemprov Jatim Ancam Sanksi Sekolah Penahan Ijazah: Jangan Hambat Masa Depan Siswa!

Praktik tersebut dinilai sangat merugikan dan menghambat masa depan siswa untuk melanjutkan studi maupun melangkah ke dunia kerja.