Selasa, 21 Jul 2026 12:29 WIB

Pejabat Baru Pemkot Harus Melek Digital, Eri Cahyadi: Gak Iso Yo Wassalam

  • Penulis : Ade Resty
  • | Senin, 20 Des 2021 22:56 WIB
Proses pelantikan pejabat baru Pemkot Surabaya
Proses pelantikan pejabat baru Pemkot Surabaya

Surabaya (selalu.id) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik pejabat baru serta rotasi jabatan terkait perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Pelantikan dilakukan di Balai Kota Surabaya, Senin (20/12/2021).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan dengan resminya pejabat baru tersebut, mereka harus aware dengan teknologi digital.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Tetapkan Perwalian 75 Anak Perlindungan Khusus

"Pejabat baru hukumnya fardhu ain, karena kita sudah digital. Mau tidak mau pejabat yang baru harus aware dengan digital," kata Eri.

Para pejabat baru ini, lanjut Eri, akan ada kontrak kinerja bersama Wali Kota dan Disitu terncantum ada Output dan Outcomenya.

"Ketika mau tercapai, mau tidak mau dia harus digital, kalau gak gitu ketinggalan dia," ujarnya.

Akan tetapi, kalau output dan outcomenya tidak bisa tercapai, kata dia, maka diberikan kesempatan selama 6 bulan lagi.

"lek gak iso berarti yo onok (kalau gak bisa ya berarti ada) perubahan,"kata dia.

Terkait Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) 2022, Eri menyampaikan mutasi tersebut nanti ada penempatan-penempatan yang akan diisi sesuai STOK yang baru.

"Desember akhir itu pastinya. Januari mulai kerja. Kalau output setahun gak jalan ya 6 bulan, kalau gak iso yo wassalam. Itu pilihan kan, aku menilainya setelah dilantik,"ujar Eri.

Baca Juga: Tenyata Ini Penyebab Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel

Dalam penilaian, Eri menjelaskan, nantinya mereka diberi waktu pertanggung jawaban setahun. Ketika tidak tercapai, akan dilakukan evaluasi 6 bulan.

"6 bulan tapi kita nanti berikan waktu pertanggung jawaban 1 tahun. Gak mungkin 6 bulan dia dikatakan gagal.

Kalau 1 tahun tidak tecapai output dan outcomenya, maka kita lakukan evaluasi 6 bulan," terangnya.

Eri mewajibkan digitalisasi di semua bidang termasuk perizinan. Sehingga tidak ada lagi orang yang harus ketemu. Jika ingin bertanya harus lewat kelurahan dulu.

"Itu baru pemerintahan berjalan. Kalau masih ada orang yang tanya secara langsung ke dinas berarti pemerintahan saya gak jalan," kata Eri.

Baca Juga: Beredar Kabar Gerai Mie Gacoan di Surabaya Banyak yang Disegel, Ada Apa?

Dalam hal ini Eri memaksimalkan peran di birokrasi paling bawah dengan menempatkan tiap bagian OPD disanan. Sebagai contoh, warga tidak harus ke Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya. Namun, pihak Dinsos yabg harusnya menugaskan stafnya di Kelurahan.

"Jadi warga itu harus dapat solusi, kalau gak dapat solusi 1 kali, 2 kali sampai batas tertentu ya wassalam, ngono ae (gitu aja)."ujarnya.

"Saya gak ngangkat bukan karena suka tidak suka, tapi menjadikan seorang pemimpin itu karena kinerjanya sendiri," imbuhnya.

Sebagai informasi, beberapa pejabat dimutasi itu diantaranya Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati dimutasi mengisi jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Kepala BPB dan Linmas Irvan Widyanto dipindah menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, lalu Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan dipindah ke Asisten Administrasi Umum, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhsan menjadi Inspektur Pemkot Surabaya. (Ade/SL1)

Editor : Redaksi
Berita Terbaru

Presiden Prabowo Serukan Kebangkitan Koperasi, DEKOPIN Yakin jadi Pilar Ekonomi Nasional

Menurut Prabowo, kekuatan koperasi terletak pada semangat gotong royong. Ia mengibaratkannya seperti sapu lidi yang akan menjadi kuat ketika bersatu.

Program Bunga Desaku Jember, Dari Bantuan UMKM hingga Rencana Investasi Rp2 Triliun

Fawait mengingatkan agar seluruh bantuan yang diberikan pemerintah dimanfaatkan sesuai tujuan dan tidak dialihkan untuk kepentingan lain.

Serunya Slimetastic Lab: Cara Kreatif Luminor Hotel Surabaya Jemursari Manjakan Tamu Cilik

Luminor Hotel Surabaya Jemursari terus berkomitmen menjadi destinasi pilihan bagi keluarga yang ingin menikmati liburan yang nyaman dan edukatif.

Pemkab Jember Alokasikan Rp400 Miliar untuk Layanan Kesehatan Gratis Warga

Fawait menegaskan seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan yang setara kepada seluruh pasien, baik peserta UHC maupun pasien umum.

PAN Mulai Panaskan Mesin Politik Hadapi Pemilu 2029

Acara ini juga untuk memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah dan mendekatkan partai dengan masyarakat.

Potret 115 Napi dari Jatim dan Sulawesi Dipindahkan ke Nusakambangan

Ditjenpas berharap pembinaan terhadap narapidana berisiko tinggi dapat berjalan lebih maksimal sekaligus mendukung terciptanya kondisi yang aman dan kondusif.