Pejabat Baru Pemkot Harus Melek Digital, Eri Cahyadi: Gak Iso Yo Wassalam

Surabaya (selalu.id) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melantik pejabat baru serta rotasi jabatan terkait perubahan nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Pelantikan dilakukan di Balai Kota Surabaya, Senin (20/12/2021).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyampaikan dengan resminya pejabat baru tersebut, mereka harus aware dengan teknologi digital.

Baca Juga: 184 Kasek SMA/SMK di Jatim Dilantik, Ini Pesan Gubernur Khofifah

"Pejabat baru hukumnya fardhu ain, karena kita sudah digital. Mau tidak mau pejabat yang baru harus aware dengan digital," kata Eri.

Para pejabat baru ini, lanjut Eri, akan ada kontrak kinerja bersama Wali Kota dan Disitu terncantum ada Output dan Outcomenya.

"Ketika mau tercapai, mau tidak mau dia harus digital, kalau gak gitu ketinggalan dia," ujarnya.

Akan tetapi, kalau output dan outcomenya tidak bisa tercapai, kata dia, maka diberikan kesempatan selama 6 bulan lagi.

"lek gak iso berarti yo onok (kalau gak bisa ya berarti ada) perubahan,"kata dia.

Terkait Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) 2022, Eri menyampaikan mutasi tersebut nanti ada penempatan-penempatan yang akan diisi sesuai STOK yang baru.

"Desember akhir itu pastinya. Januari mulai kerja. Kalau output setahun gak jalan ya 6 bulan, kalau gak iso yo wassalam. Itu pilihan kan, aku menilainya setelah dilantik,"ujar Eri.

Baca Juga: Jelang Piala Dunia U-17, Pemkot Surabaya Sediakan Paket Wisata Tempat Sejarah

Dalam penilaian, Eri menjelaskan, nantinya mereka diberi waktu pertanggung jawaban setahun. Ketika tidak tercapai, akan dilakukan evaluasi 6 bulan.

"6 bulan tapi kita nanti berikan waktu pertanggung jawaban 1 tahun. Gak mungkin 6 bulan dia dikatakan gagal.

Kalau 1 tahun tidak tecapai output dan outcomenya, maka kita lakukan evaluasi 6 bulan," terangnya.

Eri mewajibkan digitalisasi di semua bidang termasuk perizinan. Sehingga tidak ada lagi orang yang harus ketemu. Jika ingin bertanya harus lewat kelurahan dulu.

"Itu baru pemerintahan berjalan. Kalau masih ada orang yang tanya secara langsung ke dinas berarti pemerintahan saya gak jalan," kata Eri.

Baca Juga: Pemkot Surabaya Buka Klinik Hewan Gratis, Begini Cara Daftarnya

Dalam hal ini Eri memaksimalkan peran di birokrasi paling bawah dengan menempatkan tiap bagian OPD disanan. Sebagai contoh, warga tidak harus ke Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya. Namun, pihak Dinsos yabg harusnya menugaskan stafnya di Kelurahan.

"Jadi warga itu harus dapat solusi, kalau gak dapat solusi 1 kali, 2 kali sampai batas tertentu ya wassalam, ngono ae (gitu aja)."ujarnya.

"Saya gak ngangkat bukan karena suka tidak suka, tapi menjadikan seorang pemimpin itu karena kinerjanya sendiri," imbuhnya.

Sebagai informasi, beberapa pejabat dimutasi itu diantaranya Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati dimutasi mengisi jabatan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Kepala BPB dan Linmas Irvan Widyanto dipindah menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, lalu Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan dipindah ke Asisten Administrasi Umum, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhsan menjadi Inspektur Pemkot Surabaya. (Ade/SL1)